Ingat ! Laporan Temuan Pelanggaran Pemilu Dibatasi Tujuh Hari Pasca Kejadian

MEMOonline.co.id, Sumenep - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengingatkan kapada masyarakat pelaporan pelanggaran pemilu hanya bisa dilakukan maksimal tujuh hari sejak peristiwa terjadi atau diketahui khalayak ramai.

Komisioner Bawaslu Sumenep Imam Syafi'i mengatakan, pembatasan waktu untuk pelaporan itu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

"Dalam peraturan itu pelaporan dibatasi hanya tujuh hari sejak diketahui kapan memurut halayak ramai kasus ini terjadi," kata Imam Syafi'i, kata Komisioner Bawaslu Sumenep, Jum’at (3/5/2019).

Selain itu kata dia, proses penanganan perkara diinternal Bawaslu juga dibatasi waktu. "Kami diinternal juga dibatasi proses penaganan itu, kalau penanganannya itu 14 hari, tukuh hati plus tujuh hari semenjak diketahui," jelasnya.

Kendati begitu kata dia semua laporan yang masuk ke Bawaslu akan dilakukan kajian terlebih dahulu. Itu untuk mengetahui apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil.

"Penentuan waktu ini juga berkaitan pemenuhan materiil dan formil," tegasnya.

Jika permasalahan sudah dianggap sudah melebihi batas ketentuan sesuai Perbawaslu, Imam menyarankan untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Masih ada kesempatan untuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi," tegasnya.

Untuk diketahui DPC Partai Hanura Sumenep melaporkan dugaan kecurangan di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangen. Disana diduga anak dibawah umur ikut nyoblos dengan mewakili pemilih lain. Selain itu diduga ada pelanggaran penggelembungan suara atau transfer suara diinternal partai Hanura.

Selain juga menemukan adanya indikasi money politik saat pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 kemarin. Itu terjadi di daerah pemilihan (Dapil) V (Kecamatan Batuputih, Batang-batang, Dungkek dan Kecamatan Gapura). (Ita/Diens)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 03/07/2025 - 21:58

35

Dukung Tiga Raperda Usulan DPRD, Bupati Sumenep: Perda Tambak Udang Harus Jadi Payung Teknis dan Insentif bagi Petambak Kecil

MEMOonline.co.id, Sumenep- Bupati Sumenep menegaskan pentingnya kehadiran peraturan daerah (perda) yang mampu menjadi pedoman teknis dalam...

• 02/07/2025 - 20:20

48

Bupati Sumenep Gaungkan Jamasan Keris Go Internasional

MEMOonline.co.id, Sumenep- Tradisi agung Jamasan Keris yang selama ini menjadi denyut budaya lokal di Madura, kini didorong menembus panggung budaya...

• 02/07/2025 - 16:21

192

Sebut Media Provokatif dan Penyebar Fitnah, PT. KEI Dirujak 10 Pimpinan Asosiasi Wartawan

MEMOonline.co.id, Sumenep- Sebanyak 10 organisasi wartawan dan media di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyatakan keberatan atas isi siaran...

• 01/07/2025 - 15:56

385

Bupati Sumenep Murka, Ada Pengusaha Rokok Ilegal Berlindung Dibalik Namanya

MEMOonline.co.id, Sumenep- Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan pernyataan tegas menanggapi isu yang menyebut dirinya...

• 01/07/2025 - 14:49

389

Dinas PU Bina Marga Jatim di Sampang Dinilai Tertutup Soal Anggaran Jalan, Aktivis: Ada Apa Kok Ditutup-Tutupi?

MEMOonline.co.id, Sampang- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang berkantor di Kabupaten Sampang disorot lantaran dinilai...