
MEMOonline.co.id, Bangkalan - Komisi D DPRD Bangkalan panggil kepala Dinas Prndidikan (Disdik) Bangkalan dan Forum Komunikasi Mahasiswa Geger (FKMG). Kamis (19/03/20).
Hearing tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang dilakukan FKMG terhadap Disdik Bangkalan pada Senin (16/03/20) lalu, atas dugaan adanya penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilakukan sejumlah oknum kepala sekolah dan Koordator wilayah (Korwil) Kecamatan Geger.
Selain Kepala Dinas Pendidikan dan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam FKMG, turut hadir dalam Hearing tersebut perwakilan dari beberapa kepala SDN yang ada di wilayah Kecamatan Geger, Koorwil dan pihak Bank BRI selaku leading sektor pencairan dana PIP.
Pada kesempatan Hearing tersebut, ketua FKMG Muhammad Hariyanto menyampaikan, pihaknya telah melakukan pengawalan dalam proses pencairan PIP, ia menduga kuat ada penyimpangan dan permainan kotor yang dilakukan oknum kepala sekolah dan Koorwil Kecamatan Geger.
"Mestinya yang dibuatkan PIP itu siswa yang masih aktif sekolah, ini sudah lulus masih di data, lantas uang itu digunakan siapa," tudingnya.
Menurut Hariyanto, selain data palsu PIP, sejumlah kepala sekolah dan Koorwil di Kecamatan Geger juga bermain dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Kami menuntut kepala-kepala SDN dan Koorwil yang terlibat dalam kasus ini segera di pecat, karena masalahnya sudah kompleks, kalau tidak bisa Kadisdik yang sekarang harus mundur dari jabatannya," ucap dia.
Disisi lain, Kadisdik Bangkalan Bambang Budi Mustika menerangkan, pihaknya akan memberikan tindakan tegas terhadap sejumlah kepala sekolah dan Koorwil apabila terbukti melakukan penyelewengan dana PIP dan dana BOS.
"Kami akan membentuk tim yang terdiri dari Inspektorat, BKPSDA untuk mengusut tuntas persoalan ini," terangnya.
Sementara itu ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengatakan, pihaknya sangat kecewa terhadap pimpinan cabang Bank BRI Bangkalan yang tidak hadir dalam Hearing tersebut, pasalnya, BRI merupakn leading sektor pencairan dana PIP.
"Sudah diwakili, datangnya terlambat, mestinya sebagai Bank yang ditunjuk oleh pemerintah harus proaktif dalam menyikapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dana pendidikan," urainya.
Politikus partai berlambang Ka'bah itu menambahkan, pihaknya juga meminta agar Dinas Pendidikan Bangkalan tidak setengah-setengah dalam menangani persoalan tersebut.
"Harus tuntas, biar tidak ada lagi yang mempermainkan dana pendidikan," pungkas Nur Hasan. (Zai)