Viral! Rekaman Dugaan Intimidasi Direktur RSUD Undata hingga Ancaman Pecat Nakes Tuai Sorotan
MEMOonline.co.id. Palu- Dugaan tindakan perundungan dan intimidasi verbal terhadap seorang tenaga kesehatan (nakes) berinisial MR di RSUD Undata Palu menjadi sorotan. Direktur RSUD Undata, dr. Jumriani, M.H., diduga melontarkan cacian, makian hingga ancaman pemecatan terhadap bawahannya.
Dugaan intimidasi tersebut terekam dalam sebuah rekaman audiovisual yang beredar. Dalam rekaman itu, terdengar percakapan bernada tinggi disertai sejumlah ucapan kasar yang diduga dilontarkan direktur kepada MR.
Berdasarkan keterangan sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada media ini, persoalan bermula ketika MR mengunggah status WhatsApp berisi keluhan mengenai belum dibayarkannya jasa remunerasi tenaga kesehatan selama hampir empat bulan.
Dalam statusnya, MR menuliskan keluhan, "Turun saja kalau tidak bisa atur jasa. Kasihan, bikin stres orang. Tidak kunjung dibayarkan jasa, sudah hampir empat bulan. Terlalu bangsat."
Status tersebut diduga membuat Direktur RSUD Undata tersinggung. MR kemudian dipanggil untuk mengklarifikasi maksud unggahannya dengan menemui direktur di ruang kerjanya.
Namun, menurut sumber tersebut, pertemuan yang semestinya menjadi ruang klarifikasi justru berlangsung dengan nada intimidatif.
Begitu MR memasuki ruangan, direktur diduga langsung melontarkan berbagai perkataan kasar dan ancaman. Dalam rekaman yang beredar, terdengar sejumlah ucapan seperti, "Kau yang bikin status begitu, sialan kau, anak baru kemarin."
Direktur juga terdengar mempertanyakan sikap MR yang dinilai menyinggung dirinya melalui status WhatsApp tersebut.
Bahkan, dalam rekaman itu terdengar perintah kepada seorang staf untuk mengambil telepon genggam milik MR.
"Ambil HP-nya, simpan HP-nya," demikian salah satu ucapan yang terdengar dalam rekaman.
Tak hanya itu, direktur juga diduga mengancam akan memberikan surat peringatan hingga mengeluarkan MR dari lingkungan RSUD Undata.
"Awas kau, jangan bilang namaku kalau kau tidak hilang dari rumah sakit ini. Saya kasih SP3 kau," demikian bunyi ancaman yang terdengar dalam rekaman tersebut.
Ucapan bernada ancaman kembali terdengar ketika direktur menyatakan akan menyurati Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan mengancam mengeluarkan MR bersama sejumlah tenaga kesehatan lainnya.
Menurut sumber, sepanjang pertemuan tersebut MR beberapa kali terdengar terisak. Kondisi itu menggambarkan dugaan tekanan psikologis yang dialaminya saat berhadapan dengan pimpinan rumah sakit.
Sumber juga menyebutkan, dalam percakapan tersebut direktur beberapa kali melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan dan tidak pantas disampaikan seorang pimpinan kepada bawahannya.
Berawal dari Keluhan Remunerasi Nakes
Persoalan ini tidak terlepas dari polemik internal di lingkungan manajemen RSUD Undata Palu.
Sebelumnya, sejumlah tenaga kesehatan diketahui melakukan gerakan petisi yang viral dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Petisi tersebut berisi berbagai keluhan terkait kondisi yang mereka alami selama kepemimpinan Direktur RSUD Undata, dr. Jumriani.
Beberapa persoalan yang disorot di antaranya pembayaran jasa remunerasi dan jasa medis yang disebut mengalami penurunan, bahkan tertunda hingga berbulan-bulan.
Selain persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan, petisi tersebut juga menyinggung berbagai keluhan pasien mengenai kondisi fasilitas rumah sakit, kualitas pelayanan, hingga ketersediaan tempat tidur.
Belakangan, pihak manajemen RSUD Undata telah menggelar konferensi pers untuk memberikan klarifikasi. Manajemen menegaskan bahwa petisi yang ditujukan kepada Presiden tersebut tidak mewakili seluruh tenaga kesehatan maupun perawat di RSUD Undata.
Pengamat Hukum: Diduga Bentuk Abuse of Power
Menanggapi dugaan intimidasi verbal terhadap MR, pengamat hukum Kota Palu, Dewi Fischer, S.H., M.H., menilai tindakan seorang pimpinan yang melontarkan cacian, makian, serta ancaman kepada bawahannya merupakan perilaku yang tidak dapat dibenarkan.
Menurutnya, keluhan tenaga kesehatan mengenai hak mereka, seperti jasa pelayanan atau remunerasi yang belum dibayarkan, merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang wajar.
Terlebih, apabila unggahan tersebut tidak secara spesifik menyebut nama fasilitas kesehatan maupun individu tertentu.
Ia menilai, seorang direktur rumah sakit tidak dapat semena-mena menjatuhkan sanksi berupa SP3 tanpa mengikuti prosedur pembinaan dan mekanisme kepegawaian yang berlaku.
"Keluhan mengenai hak seperti jasa pelayanan atau gaji yang tidak dipenuhi merupakan ekspresi yang wajar. Direktur tidak bisa semena-mena memberikan SP3 tanpa melalui prosedur pembinaan yang sah, terlebih disertai cacian dan makian," demikian pandangan Dewi.
Dewi juga mengingatkan bahwa pimpinan rumah sakit milik pemerintah terikat pada ketentuan disiplin aparatur sipil negara (ASN), termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Dalam ketentuan tersebut, ASN dituntut menjaga integritas, keteladanan, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Perilaku pimpinan yang merendahkan martabat bawahan berpotensi bertentangan dengan prinsip etika dan disiplin aparatur.
Menurutnya, dugaan tindakan tersebut juga perlu dilihat dalam perspektif penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power.
Sementara itu, Direktur RSUD Undata Palu, dr. Jumriani, yang telah dikonfirmasi melalui WhatsApp hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Direktur RSUD Undata maupun manajemen rumah sakit guna memberikan penjelasan secara berimbang atas dugaan peristiwa tersebut.(Dewi Shita Melani)
