Kasus Pelabuhan TUKS Kalianget Naik ke Gelar Perkara Lanjutan, Sarkawi Pertanyakan Retribusi Sejak 2013
MEMOonline.co.id. Sumenep- Penanganan kasus dugaan penyimpangan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di wilayah perairan Gersik Putih, Dusun Padurekso, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, terus bergulir.
Pelapor, Sarkawi, mengaku telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik pada Kamis (5/11/2026). Dalam surat tersebut, penyidik menyampaikan sejumlah perkembangan penanganan perkara sekaligus kendala yang masih dihadapi.
"Kamis, 5 November 2026, saya selaku pelapor kasus pelabuhan TUKS untuk kepentingan sendiri menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan," kata Sarkawi.
Berdasarkan isi SP2HP tersebut, penyidik telah menerima surat balasan dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut melalui Loka Penataan Ruang Laut Serang.
Selain itu, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap ahli dari Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur serta meminta keterangan ahli hukum pidana dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Bangkalan.
Namun, proses penyidikan masih terkendala belum diterimanya surat balasan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia.
Sebagai langkah selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut untuk menindaklanjuti permintaan surat tersebut. Penyidik juga akan menyusun bahan paparan guna dijadwalkan dalam gelar perkara lanjutan.
Menanggapi perkembangan itu, Sarkawi mengaku mempertanyakan belum adanya balasan dari Ditjen Perhubungan Laut. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh karena sebelumnya telah ada surat edaran dari instansi tersebut.
Sarkawi mengungkapkan, pada 2018 Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI pernah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Syahbandar atau KSOP Kalianget.
Surat tersebut, menurut Sarkawi, berisi permintaan agar lima pelabuhan TUKS yang berada di kawasan perairan Gersik Putih, Dusun Padurekso, Desa Kalianget Timur, ditutup sebelum mengantongi perizinan.
"Surat edaran tersebut disampaikan kepada lima pelabuhan TUKS yang berada di lokasi perairan Gersik Putih. Bahkan, tembusannya juga disampaikan kepada unsur Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimka), mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kepolisian, Koramil hingga PT Pelindo," ungkapnya.
Namun, Sarkawi menduga surat edaran tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Ia menilai, KSOP Kalianget justru membentuk agen yang menarik retribusi dari perahu-perahu yang bersandar di pelabuhan TUKS tersebut.
Bahkan, menurutnya, KSOP Kalianget tetap menerbitkan Surat Izin Berlayar (SIB) bagi kapal atau perahu yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Atas dasar itu, Sarkawi meminta penyidik tidak hanya berfokus pada persoalan perizinan pelabuhan, tetapi juga menelusuri aliran dana retribusi yang diduga telah dipungut sejak 2013.
"Uang hasil penarikan retribusi tersebut masuk ke mana? Padahal, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI telah mengeluarkan surat edaran agar pelabuhan tersebut ditutup dan tidak diberikan layanan bongkar muat sebelum memenuhi ketentuan perizinan," tegasnya.
Sarkawi berharap penyidik dapat mengusut secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk mekanisme penarikan retribusi dan ke mana aliran uang tersebut disetorkan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak KSOP Kalianget maupun Ditjen Perhubungan Laut terkait sejumlah dugaan dan pertanyaan yang disampaikan pelapor tersebut.(**)
