ASN Donggala Resah, Kebijakan Wajib Domisili Bupati Vera Jadi Sorotan
MEMOonline.co.id. Donggala- Kebijakan Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS) tinggal serta menetap di wilayah Kabupaten Donggala selama hari kerja menuai sorotan. Kebijakan tersebut memicu keresahan sejumlah pegawai, terutama mereka yang selama ini berdomisili di Kota Palu.
Kebijakan yang dikaitkan dengan upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai itu mewajibkan ASN dan PNS berada di Donggala sepanjang hari kerja, mulai Senin hingga Jumat. Ketentuan tersebut disebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Penegasan kebijakan disampaikan Bupati Vera Elena Laruni dan kembali diperkuat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Donggala, Rustam Efendi. Bahkan, ASN dan PNS juga diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan domisili Kabupaten Donggala, terhitung sejak 1 November 2026.
Ketentuan tersebut menimbulkan keberatan dari sejumlah ASN yang selama ini tinggal dan memiliki KTP Kota Palu, tetapi setiap hari tetap menjalankan tugas kedinasan di Kabupaten Donggala.
Kepada media ini, salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, selama ini dirinya tetap menjalankan kewajiban sebagai pegawai dengan datang tepat waktu, pulang sesuai ketentuan jam kerja, serta menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kedinasan.
"Kan tidak salah selama kami masuk tepat waktu, pulang sesuai jam kerja, dan kinerja bagus. Tinggal di Palu sekalipun di luar wilayah kerja, bukan berarti kami melanggar disiplin. Kenapa harus diwajibkan tinggal di Donggala selama hari kerja, bahkan harus ber-KTP Donggala?" ungkapnya.
Ia menjelaskan, sejumlah ASN memiliki keluarga dan tanggung jawab rumah tangga di Kota Palu. Jika diwajibkan menetap di Donggala, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa tempat tinggal.
"Sebagian dari kami memiliki keluarga dan aktivitas lain di Kota Palu selain bekerja sebagai PNS. Kami juga ibu rumah tangga. Kalau harus tinggal di Donggala, otomatis harus menyewa tempat tinggal. Itu berarti ada pengeluaran tambahan dari pendapatan kami. Kecuali jika seperti pejabat yang mungkin difasilitasi rumah dinas, tentu persoalannya berbeda," tambahnya.
Keberatan serupa disampaikan ASN lainnya. Ia menilai kedisiplinan pegawai semestinya diukur berdasarkan kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, serta capaian kinerja, bukan semata-mata alamat KTP maupun lokasi tempat tinggal.
Menurutnya, PP Nomor 94 Tahun 2021 telah mengatur kewajiban dan larangan bagi PNS, termasuk konsekuensi atas pelanggaran disiplin.
"Disiplin ASN itu diukur dari kehadiran dan kinerja, bukan dari alamat KTP maupun domisili sesuai wilayah kerja. Dasar hukumnya sudah jelas. Yang seharusnya mendapat sanksi adalah pegawai yang terlambat masuk, pulang lebih awal, tidak masuk tanpa keterangan, atau tidak mencapai target kinerja. Setahu kami, tidak ada ketentuan yang secara umum menyebut PNS wajib bertempat tinggal di kota tempatnya bekerja," ujarnya.
Pengamat Hukum: Kewajiban Domisili Perlu Dasar Aturan yang Jelas
Sementara itu, pengamat hukum Kota Palu, Dewi Fischer, menilai kewajiban ASN pada prinsipnya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas, kedisiplinan kerja, dan kode etik.
Mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menurut Dewi, kewajiban ASN tidak secara umum mensyaratkan pegawai harus memiliki domisili atau KTP yang sama dengan wilayah tempatnya bekerja.
"Kalau seseorang tinggal di Palu, tetapi bekerja di Donggala dan tetap memenuhi ketentuan jam kerja, misalnya masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00, maka persoalan alamat tempat tinggal tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin," jelas Dewi.
Meski demikian, Dewi menyebut terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan pemerintah daerah menetapkan kewajiban khusus terkait tempat tinggal atau kesiapsiagaan pegawai di wilayah tugas.
Misalnya, ASN yang menduduki jabatan tertentu dan dituntut selalu siap menjalankan tugas kedaruratan atau pelayanan publik, seperti camat, lurah, kepala puskesmas, kepala sekolah, petugas pemadam kebakaran, BPBD, maupun dokter jaga.
Kewajiban tersebut, menurutnya, perlu memiliki dasar penugasan atau ketentuan yang jelas, misalnya melalui surat keputusan (SK) atau peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya.
Selain itu, persoalan juga dapat muncul apabila seorang ASN menerima fasilitas rumah dinas dari negara, tetapi tidak menggunakannya sesuai peruntukan.
Demikian pula bagi PPPK yang dalam ketentuan pengangkatan atau penugasannya secara sah mencantumkan persyaratan domisili tertentu.
Namun, Dewi menegaskan, apabila persoalannya adalah keterlambatan masuk kerja akibat jarak tempat tinggal, maka yang harus dinilai adalah pelanggaran jam kerja tersebut, bukan semata-mata lokasi domisili pegawai.
"Selama kehadiran dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terpenuhi, pemberian hukuman disiplin harus memiliki dasar pelanggaran yang jelas. Kewajiban tinggal di wilayah kerja, apalagi sampai harus mengubah KTP sesuai wilayah kerja, perlu ditelaah dasar hukum dan kewenangannya," tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan media ini belum berhasil mengonfirmasi Bupati Donggala Vera Elena Laruni maupun Sekda Rustam Efendi terkait dasar hukum, tujuan, serta mekanisme penerapan kebijakan kewajiban domisili tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Donggala guna memberikan penjelasan secara utuh kepada masyarakat, khususnya ASN yang terdampak kebijakan tersebut.(Dewi Shita Melani)
