Sumenep Catat Penurunan Angka Kemiskinan: Kini Tersisa 17,02 Persen
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat kemajuan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan sepanjang 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, persentase penduduk miskin turun menjadi 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa, dari 17,78 persen (196.420 jiwa) pada tahun sebelumnya.
Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU, menyatakan, “Alhamdulillah, terjadi penurunan positif.
Ini buah dari komitmen bersama dalam menjalankan Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan secara konsisten dan terintegrasi.”
Capaian ini tak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari OPD, pemerintah desa, dunia usaha, hingga masyarakat.
Sumenep menekan angka kemiskinan melalui pendekatan terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Tiga Pilar Strategi Pengentasan Kemiskinan
Bantuan Langsung untuk Meringankan Beban Warga Pemerintah fokus pada pengurangan beban pengeluaran keluarga kurang mampu melalui program Bantuan Sembako, PKH, beasiswa pendidikan, santunan lansia, jaminan kesehatan nasional (JKN), serta BPJS Ketenagakerjaan.
Upaya ini diperkuat dengan program makanan tambahan untuk balita stunting dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Wilayah kepulauan mendapat perhatian khusus melalui subsidi transportasi, perbaikan sanitasi, dan penyediaan air bersih.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pemerintah mendorong pengembangan sektor unggulan daerah seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, serta menyediakan pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan.
Akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Arif Firmanto menekankan, “Semakin banyak masyarakat yang berdaya, semakin cepat pula roda ekonomi lokal berputar.”
Intervensi di Wilayah Tertinggal Kantong kemiskinan di wilayah terpencil mendapat perhatian melalui pemanfaatan dana desa untuk BUMDes, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan akses air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Peningkatan infrastruktur ini diharapkan memutus rantai kemiskinan antar-generasi.
Penguatan Data dan Rencana Jangka Menengah Pemkab Sumenep kini memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029.
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan agar bantuan tepat sasaran, berkelanjutan, dan transparan.
Arif Firmanto berharap seluruh pihak terus mendukung pengentasan kemiskinan, karena keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.
