Soal APBD Jember 2020, Eksekutif dan Legislatif Temukan Titik Temu

Foto : Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat mediasi antara Bupati dan DPRD Kabupaten Jember.

666

MEMOonline.co.id, Jember - Bupati Jember dan DPRD Jember akhirnya menemukan kesepakatan soal pembahasan APBD Jember tahun 2020. Kesepakatan ini, setelah kedua belah pihak dimediasi pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Plt. Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudari mengatakan, rapat fasilitasi eksekutif dan legislatif Jember itu berlangsung cukup lama. Namun, ia tetap bersyukur karena persoalan yang selama ini berlarut-larut itu bisa menemui titik temu.

"Harapan kami dari Kemendagri, persoalan ini kan sudah lama, dan alhamdulillah dalam waktu yang saya sampaikan tadi cukup lama kita bahas dengan lengkap. Jajaran kami dari Kemendagri lengkap dan alhamdulillah bisa selesai dengan baik," katanya dikutip dari tengerangonline.id.

Ia menyampaikan, baik dan buruk jalannya pemerintahan itu tergantung pada penyelenggara pemerintah. Penyelenggara dalam hal ini, yakni pihak eksekutif dan legislatif yang ada di daerah itu sendiri.

"Harapannya mudah-mudahan dengan selesainya persoalan ini, ke depan apa yang di cita-citakan masyarakat Jember, terutama termasuk layanan publik dan seterusnya ini bisa berjalan dengan baik," harapnya.

Sementara itu, Ketua BAP DPD RI, Sylviana Murni yang hadir pada rapat itu mengapresiasi langkah Kemendagri memediasi keduanya. Ia berharap, hasil rapat itu tidak hanya menyadi kesepakatan di tas kertas, namun bisa dilaksanakan sesuai kesepakatan dan regulasi yang berlaku.

"Kedua pihak sepakat. Bahkan kesepakatan telah ditanda tangani kedua belah pihak," ujarnya.

Bupati Jember, Faida mengatakan, sebagai bupati, dia berterimakasih pada pihak Kemendagri. Selama rapat mediasi itu, dirinya mengaku mendapat arahan, petunjuk, dan penjelasan yang gamblang.

"Pada kondisi-kondisi tertentu, selalu ada jalan keluar yang sudah diantisipasi dengan perundang-undangan yang sangat lengkap dan sangat detil petunjuk teknisnya," kata Faida.

Ia menjelaskan, selama ini hanya ada perdedaan persepsi soal pembahasan APBD Jember yang menggubakan Perkada. Namun, saat ini, perbedaan persepsi antara eksekutif dab legislatif itu sudah clear.

Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember, juga menyatakan hal serupa. Dirinya mewakili pimpinan DPRD Jember, berterima kasih kepada Mendagri yang dalam rapat diwakili oleh Plt. Sekjen Kemendagri dan jajarannya. Apa yang dilakukan Kemendagri dengan memfasilitasi rapat mediasi, menunjukkan kemendagri tidak main-main dalam menegakkan aturan perundang-undangan.

"Sama dengan harapan dengan Bupati Jember barusan, mudah-mudahan mediasi ini membawa berkah, membawa kebaikan untuk masyarakat Jember ke depan," kata Itqon Syauqi. (Inul)

TAG : # Berita pemerintahan jember.terkini.hari ini. Soal APBD Jember 2020 # Eksekutif dan Legislatif Temukan Titik Temu