Minta Penangguhan Pemberlakuan SK Lima Kades, YLBH Madura Luruk Komisi I DPR 

MEMOonline.co.id, Sumenep - Yayasan Bantuan Hukum (YLBH) Madura mendatangi Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (06/01/2020).

Kedatangan mereka untuk meminta perlindungan kepada wakil rakyat di gedung parlemen. Kedatangan mereka guna meminta perlindungan berupa surat rekomendasi penundaan pemberlakukan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan lima Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019.

"Kami minta perlindungan ke DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi penundaan pemberlakukan SK pengangkatan kepala desa," kata Kurniadi, Ketua YLBH Madura.

SK Bupati pengangkatan lima Kepala Desa yang diminta untuk dikoreksi itu diantaranya, Kepala Desa Bula'an, Kecamatan Batuputih, Kepala Desa Meddelan Kecamatan Lenteng, Kepala Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget dan SK Kepala Desa Matanair Kecamatan Rubaru.

Kata Kurniadi, lima desa tersebut sejak tahapan Pilkades serentak berjalan telah digugat ke PTUN. Gugatan itu dilakukan karena disinyalir cacat hukum. Meski begitu, lanjut Kurniadi, panitia tetap melanjutkan meski proses hukum belum selesai.

"Karena ini sudah terlanjur, tidak apa-apa dilantik, tapi kami minta mereka tidak boleh menjalankan tugas sebagai kepala desa hingga proses hukum selesai," pintanya.

Jika kewenangan lima kades itu tetap diberikan lanjut Kurniadi, maka berpotensi akan terjadi kerugian negara. "Lah kalau gugatan kami menang nanti, kan Bupati harus bayar, dan bayarnya itu tidak bisa memakai uang pribadi, melainkan harus pakek APBD," jelasnya.

Selain berpotensi terjadi kerugian negara kata dia juga menjadi presiden buruk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. "Pemerintah tidak mencerminkan cara berpolitik yang bagus dan tidak mencerminkan cara berprilaku sesuai hukum, karena bisa dianggap tidak taat hukum," tegasnya.

Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Sumenep Irwan Hayat mengaku belum bisa memberikan surat rekomendasi soal penundaan pemberlakukan SK lima Kades sebelum melakukan kajian diinternal Komisi I.

"Kami akan melakukan rapat internal dulu untuk mencari konsederan hukum," tegasnya. (Ita/diens)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 05/07/2025 - 20:49

41

Akan Berganti Kepemimpinan, PWS Bentuk Panitia

MEMOonline.co.id, Sampang- Masa kepengurusan Persatuan Wartawan Sampang (PWS) periode 2023–2025 akan segera...

• 05/07/2025 - 14:16

79

Pengusaha Rokok di Sumenep Ibarat 'Rot Sorot Gentong': Mengkilap di Luar, Keropos di Dalam

OPINI- Di balik gemerlap industri rokok di Kabupaten Sumenep, terdapat realitas kelam yang tak lagi bisa disangkal. Bisnis yang tampak makmur ini...

• 05/07/2025 - 13:12

67

Sebanyak 27 Pengedar Narkoba Antar Daerah di Ciduk Satreskoba Jember

MEMOonline.co.id, Jember- Satuan Reserse Narkoba Polres Jember menangkap dua puluh tujuh pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika...

• 05/07/2025 - 07:51

588

Oknum Perangkat Desa di Lumajang Utara Ditembak Polisi

MEMOonline.co.id, Lumajang- Pria Inisial 'B' oknum perangkat desa di Kecamatan Klakah, terduga maling sapi ditembak polisi. Ia digelandang...

• 04/07/2025 - 12:12

307

SMSI Sumenep Bakal Ajak Bea Cukai Sidak PR Ilegal di Dusun Angsanah Lenteng

MEMOonline.co.id, Sumenep- Tidak main-main, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep, siap mengajak Bea Cukai Madura melakukan...