
MEMOonline.co.id, Pamekasan - Kasus bantuan dana hibah provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017 belom usai, atas adanya dugaan fee proyek yang tembus hingga 35%, ditengarai maraknya diakui dana desa (DD) dan disinyalir adanya pekerjaan fiktif, Minggu (6/1/2019).
Kali ini, dibingungkan dengan sikap Kepala Desa (Kades) Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yang seolah acuh tak acuh akan persoalan tersebut.
Pasalnya, dalam beberapa minggu ini, Kades Plakpak hanya menjanjikan ingin mempertemukannya dengan kelima Ketua Pokmas penerima bantuan dana hibah Provinsi Jawa Timur itu.
Namun, hingga detik ini juga, Kades Plakpak tak kunjung memberikan informasi yang jelas tentang keberadaan kelima Pokmas itu.
Sehingga, tidak menutup kemungkinan, kelima Pokmas yang turun ke Desa Plakpak ini memang tidak memberitahukan kepada Kades setempat.
Bahkan bukan hanya itu, besar kemungkinan, pekerjaan yang berada di Desa Plakpak itu fiktif.
Kepala Desa Plakpak melalui anaknya, Ahmad Fauzi mengatakan bahwa, bukan dirinya tidak mencari berkas Pokmas itu, hanya saja ada beberapa yang dikantongi pemerintah desa.
"Masih dicari. Yang ada hanya dua, Pokmas Kencana dan Pokmas Mutiara. Semua ada di Balai berkasnya," kata calon DPRD Pamekasan dapil 4, melalui via telepon selulernya.
Lebih lanjut, kata kader partai Demokrat itu, untuk ketiga Pokmas lainnya dirinya tidak tau keberadaannya. Sebab menurutnya, ketiganya itu tidak ada berkasnya. "Yang tiga tidak ada," tegas Fauzi.
Perlu diketahui, ketiga Pokmas yang belom diketahui keberadaannya itu bernama Pokmas Ispalmisjah, Sehati dan An-Nur. (Faisol)