
MEMOonline.co.id, Sumenep – Tampaknya, penyegelan sebuah sekolah di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sudah menjadi tren tersendiri bagi masyarakat, dalam menumpahkan rasa tidakpuasnya pada sebuah lembaga.
Terbukti, dari beberapa kali kejadian penyegelan sekolah di Sumenep, hanya dipicu persoalan sepele, yang seharusnya bisa diselesaikan dengan duduk bersama, tanpa harus mengorbankan keberlangsungan kegiatan belajar mengajarnya (KBM), di lembaga tersebut.
Namun, karena persoalan penyegelan sekolah sudah menjadi tren di kalangan masyarakat, maka kegiatan tersebut terus berlanjut.
Kali ini peristiwa tersebut Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sepanjang V, Desa Tanjung Keok, Kecamatan/Pulau Sapeken, yang disegel warga gara-gara guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sering bolos.
Aksi penyegelan itu dilakukan warga pada Minggu, 25 November 2018 sore. Saat aksi penyegelan tidak seorangpun yang menghalangi warga.
"Ini bentuk protes warga karena guru PNS sering bolos. Setiap hari hanya siswa diajarin guru honorer yang merupakan warga disini (Desa Tanggung Kiaok)," kata Moh. Ramlan (42) salah satu warga setempat saat dikonfirmasi media , Senin (26/11/2018).
Jumlah guru PNS yang ditugaskan di sekolah binaan Dinas Pendidikan itu berjumlah tiga orang. Sementara jumlah gugur honorer sebanyak enam orang. Mereka mengajari siswa yang berjumlah ratusan orang.
Lebih lanjut Ramlan mengatakan aksi penyegelan dilakukan atas intruksi kepala Desa Tanjung Kiaok, H. Sairuddin kepada kepala dusun di SDN V Sepanjang. Atas dasar itu, kepala dusun dan warga melakukan penyegelan. Semua pintu ruangan dipakal dengan menggunakan bahan yang dibawa warga.
"Karena kelalain para guru, siswa tiap hari pulang pagi. Bahkan kepala sekolahnya sendiri jarang masuk. Kadang sebulan sekali baru masuk ke sekolah," tegasnya.
Ramlan meminta pemerintah daerah mencarikan solusi terhadap persoalan tersebut. Karena apabila terus dibiarkan persoalan seperti itu, maka siswa yang akan menjadi korban dari kelalaian para guru.
"Pemerintah daerah tolong persoalan ini diperhatikan. Jangan dibiarkan yang nantinya siswa jadi korban," tegasnya. (Ita/diens)