
MEMOonline.co.id, Sumenep - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat setidaknya 19,4 pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.
Menanggapi hal itu Bupati Sumenep A Busyro Karim mengaku sangat prihatin. Sebab, jumlah tersebut dianggap sangat besar dan bisa menjadi faktor melemahnya sistem ketahanan nasional.
"Ini angka yang besar, kondisi ini bisa merongrong bangsa dan negara. Karena faham dari luar dengan mudah masuk di Indonesia. Tapi kami yakin kalau ASN di Sumenep tidak ada yang menolak pada Ideologi Pancasila," selorohnya dalam sambutannya di acara rotasi jabatan di Pendopo Agung Sumenep.
Bupati Dua Periode itu mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian semua elemen. Sehingga hal itu tidak semakin melebar.
Anehnya lagi kata Busyro, faham radikal tidak hanya dijajaran PNS, melainkan diberbagai masjid pemerintah sudah mulai dirasuki.
"Saya berharap di masjid Sumekar tidak terjadi, kami telah mengantisipasi, yang mau jadi khotib saya seleksi," jelasnya.
Sementara faham radikal dikalangan mahasiswa Kata Bupati sudah dianggap hal yang wajar, sebab faham radikal ditengah masyarakat sudah lama terjadi.
"Sejak saya jadi mahasiswa sudah ada, bahkan kami saat di Jogja sudah ada," tegasnya. (Ita/diens)