Komisi I DPRD Sumenep Geram, Temukan Ribuan Guru di Daerahnya Masih Berstatus Honorer

Foto: Suroyo, Anggota Komisi I DPRD Sumenep
311
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep- Komisi I DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta Pemerintah Daerah setempat, mengusulkan lebih banyak Kuota CPNS dan PPPK.

Hal itu dikarenakan, di kabupaten paling timur pulau Madura ini, masih banyak ditemukan tenaga guru, yang statusnya masih honorer.

“Di Kabupaten Sumenep, masih ada puluhan ribu guru yang berstatus honorer. Dan ini perlu diperjuangkan,” kata Suroyo, Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Rabu (17/04/2024).

Menurutnya, seharusnya pemerintah Sumenep bisa memperjuangkan itu, salah satunya dengan mengusulkan tambahan kuota CPNS atau PPPK khusus formasi guru.

Oleh sebab itu, pihaknya menekan pemerintah Sumenep segera memvalidkan jumlah tenaga guru yang masih berstatus honorer, serta berapa kuota CPNS dan PPPK yang turun dari pemerintah pusat.

“Harus segera disampaikan ke publik mengenai jumlah kebutuhan, baik CPNS maupun PPPK di Sumenep. Biar para guru yang masih berstatus honorer bersiap mengikuti seleksi rekrutmen CPNS dan PPPK,” tegas Suroyo.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi menyampaikan, jika pihaknya sudah menerima surat dari Menteri PAN-RB berisi persetujuan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep.

“Surat itu menyetujui rekrutmen CPNS dan PPPK sebanyak 420 orang, sesuai usulan kami,” ungkapnya.

420 kuota itu terdiri dari 46 CPNS dan 374 PPPK. Sebagian besar yang dibutuhkan merupakan tenaga pendidikan dan kesehatan, sisanya tenaga teknis.

Sedangkan untuk PPPK, 203 formasi guru, mulai guru kelas, guru agama, olahraga, kesenian, dan TIK. Kemudian 46 formasi tenaga kesehatan, dan 125 formasi tenaga teknis.

“Kalau untuk CPNS, 21 formasinya diantaranya untuk dokter, dokter spesialis dan radiologi. Kemudian 25 lainnya tenaga teknis, seperti auditor dan akuntan,” jelasnya.

Pelaksanaan tahapan rekrutmennya diperkirakan akan dimulai akhir April atau awal Mei mendatang.

Namun begitu, pihaknya mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat tentang rekrutmen tersebut.

“Kami masih menunggu petunjuk lanjutan,” tukasnya.

Penulis     :   Alvian

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Lumajang- LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) DPC Kabupaten Lumajang, menerima data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)...

MEMOonline.co.id, Sumenep- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilkada 2024 yang diajukan pasangan calon (Paslon) 01, Ali Fikri -...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Dugaan tambang pasir illegal di Kabupaten Lumajang kembali mencuat. Masyarakat meminta, aparat penegak hukum menindak...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Optimalisasi penunjang sarana dan prasarana sektor pertanian terus dilakukan di lingkup desa di Kabupaten Lumajang Jawa...

MEMOonline.co.id, Sampang- H inisial, pelaku pembunuhan terhadap inisial Y beberapa waktu lalu di desa Bapelle, kecamatan Robatal, kabupaten Sampang,...

Komentar