
MEMOonline.co.id, Sumenep- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Komisioner dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Pendopo Keraton setempat, Kamis (31/8/2023) sore.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH dalam sambutannya mengatakan, jika Kabupaten Sumenep memiliki 128pulau dengan 48 pulau berpenghuni. Untuk itu pihaknya berharap KPU Provinsi Jawa Timur memberikan toleransi.
"Sumenep memiliki banyak pulau, tentu cara kerjanya berbeda. Kalaupun nanti ada persoalan saya harapkan semoga dimaklumi," jelas Bupati.
Lanjut Bupati, pihaknya sampai menganggarkan dana untuk pesawat atau helikopter untuk membantu KPU setempat saat melakukan pengecekan ke beberapa pulau.
Bahkan dirinya mengaku salut dengan kegigihan kinerja KPU yang berjuang hingga berjam-jam menaiki perahu demi menjalankan tugasnya.
Tidak hanya itu dalam kesempatan berkumpulnya Komisioner se-Jawa Timur, tak lupa pihaknya juga mempromosikan destinasi wisata.
"Selamat datang di Pendopo Keraton Sumenep yang usianya lebih muda setahun dari Keraton Yogyakarta. Acara yang disambut dengan tari Muang sangkal merupakan tanda untuk menghormati tamu. Dengan maksud muang sangkal (buang apes) agar diberikan kemudahan dan kelancaran hingga akhir kegiatan," terangnya.
"Kami menyambut baik kehadiran seluruh KPU se-Jatim bersama Ketua KPU jatim dan jajarannya dalam rangka rakor yang lebih banyak jumlahnya dari rakor sebelumnya. Semoga penyambutan kami memberikan sesuatu yg membahagiakan," ujarnya.
Sementara itu Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam mengaku, pelaksanaan rakor selama tiga hari ini sebagai evaluasi tahapan pencalonan sekaligus penyusunan anggaran Pilkada.
"Penting dan perlu kita sering melakukan rapat serta kordinasi karena KPU diberikan kewenangan. Meskipun bersifat administrasif tetap harus mampu meneliti dan mengamati pada caleg yang sudah didaftarkan di KPU masing-masing," paparnya.
Lebih jauh pria yang akrab disapa Anam ini menyebut jika tahapan Pemilu kali ini masuk pada tahapan tanggapan masyarakat. Pihaknya menyebut dari 145 calon, baru tujuh laporan yang masuk dan sedang dilakukan proses klarifikasi.
"Untuk itu kita menunggu laporan tanggapan masyarakat dari KPU kabupaten/kota yang untuk selanjutnya akan kami laporkan ke KPU RI," terangnya.
Meki tahapan Pemilu 2024 dirasa masih panjang hingga 3 November 2022 nanti, hal ini dirasa cukup berdampak pada masa kampanye.
"Jika pada Pemilu lalu masa kampanye hingga 215 hari, pada Pemilu 2024 nanti hanya 75 hari," imbuhnya.
Penulis : Gita Larasati
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak