Close

Selain Reshuffle, Relawan Jokowi Papua Barat Minta Perhatian Serius Terkait Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua

Foto: Presiden Jokowi dan Dominggus Yable
1570
ad

MEMOonline.co.id, Papua Barat - Evaluasi hingga reshuffle para menteri dan pembantu Presiden sangatlah wajar dan tepat dilakukan oleh seorang Presiden karena itu adalah Hak Prerogatif Presiden.

Tidak perlu menjadi polemik apalagi dipolitisir terutama oleh kelompok tertentu yang menduga reshuffle dilakukan karena adanya unsur politis.

"Itu salah alamat, sebab kabinet memang perlu penyegaran agar bisa lebih efektif mewujudkan Visi dan Misi Presiden. Saya pun mendukung Presiden Jokowi mereshuffle kabinetnya dalam waktu dekat," tegas Dominggus Yable Ketua Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Provinsi Papua Barat, Jum'at (30/12/2022) malam.

"Sebab selaku Ketua Repdem Papua Barat saya menilai bahwa reshuffle atau perombakan diperlukan demi kebaikan kinerja kabinet di sisa waktu kepemimpinan Jokowi yang akan berakhir 2024 mendatang," ujar Dominggus.

"Diantara beragam issue menolak ataupun menerima, yang jelas kami setuju reshuffle dilakukan demi kebaikan kinerja kabinet di sisa waktu yang tersedia," ucapnya.

"Apalagi pembantu Presiden yang hanya 'besar pasak daripada tiang'. Itu perlu direshuffle. Sebab rakyat butuh kehadiran negara dalam menuntaskan mulai berbagai macam persoalan bangsa, sampai ketimpangan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang belum tuntas hingga saat ini," tambah Dominggus Yable.

Selain reshuffle, lanjut Dominggus Yable, inilah saatnya juga sebagai salah satu momen tepat untuk pengisian 11 posisi Wakil Menteri yang sampai saat ini masih belum terisi.

Sebagaimana perlu untuk kita ketahui, jelas Dominggus Yable, bahwa posisi Wakil Menteri (Wamen) yang belum terisi, yakni Wamen Sosial, Wamen ESDM, Wamen Investasi, Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas, Wamen PAN-RB, Wamen Pendidikan Kebudayaan, Wamen Koperasi UKM, Wamen Perindustrian dan Wamen PUPR.

"11 posisi wakil menteri ini perlu diisi agar secara kolektif dan sinergitas antara menteri dan wakil menteri dapat lebih mensukseskan Visi-Misi bahkan janji Presiden untuk rakyat selama ini," tutur aktivis asal tanah Papua ini.

Sebagai Relawan Jokowi di Provinsi Papua Barat, terang Dominggus, pihaknya hanya mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak berdebat soal reshuffle karena itu adalah Hak Prerogatif Presiden dan Presidenlah yang lebih tahu tentang kinerja para pembantunya.

"Sehingga kapan saja Presiden melakukan reshuffle itu wajar karena perlu penyegaran dan perlu pembantu yang bisa bekerja maksimal untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden," sebut Dominggus Yable.

"Sekali lagi tidak perlu menjadi polemik, apalagi terhadap dugaan para kelompok tertentu yang mempolitisir seolah reshuffle dilakukan karena adanya unsur politis. itu adalah salah alamat," tegas Dominggus Yable.

"Selain persoalan politik dan issue pelanggaran HAM, ada lagi hal khusus yang harus dan perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat, yakni Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua," pungkas Dominggus Yable.

Penulis    : Bambang

Editor      : Udiens

Publisher : Syafika Auliya

ad
TAG :
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

123

MEMOonline.co.id, Sumenep- Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sumenep menggelar kegiatan pendadaran serentak untuk menguji kesiapan mental...

69

MEMOonline.co.id, Sampang- Masa kepengurusan Persatuan Wartawan Sampang (PWS) periode 2023–2025 akan segera...

124

OPINI- Di balik gemerlap industri rokok di Kabupaten Sumenep, terdapat realitas kelam yang tak lagi bisa disangkal. Bisnis yang tampak makmur ini...

92

MEMOonline.co.id, Jember- Satuan Reserse Narkoba Polres Jember menangkap dua puluh tujuh pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika...

757

MEMOonline.co.id, Lumajang- Pria Inisial 'B' oknum perangkat desa di Kecamatan Klakah, terduga maling sapi ditembak polisi. Ia digelandang...

Komentar