Dinilai Tidak Mampu Mengemban Amanah, Pemuda LIRA Sumenep Minta Bupati Fauzi Segera Mereorganisasi PD Sumekar

Foto: Hariyono, Ketua DPD Pemuda Lira (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Sumenep

1705

MEMOonline.co.id. Sumenep - Banyaknya polemik diinternal Perusahaan Daerah (PD) Sumekar Sumenep, terus menjadi perhatian publik.

Apalagi polemik yang terjadi selama ini dan sudah lama menjadi sorotan media, tak kunjung tersekesaikan.

Hal itu patut diduga, karena rapuhnya orang-orang di internal perusahaan daerah tersebut.

Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, wajib hukumnya mereorganisasi orang-orang yang ada didalam PD Sumekar, termasuk membasmi para jukong-jukongnya.

"Bagi kami, banyaknya polemik yang terjadi selama ini, dan tak kunjung ada penyelesaian, sudah cukup dijadikan landasan pemerintah daerah (Bupati red) melakukannya reorganisasi orang-orang yang ada di PD Sumekar," kata Hariyono, Ketua DPD Pemuda Lira (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Sumenep, Kamis (16/06/2022).

Menurutnya, penyegaran atau reorganisasi kepengurusan di internal PD Sumekar dinilai wajib dilakukan Bupati.

Sebab bila tidak, perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sumenep ini, akan tetap jalan ditempat, tanpa adanya masukan ke PAD.

Sedangkan Polemik dimaksud, kata Mantan aktivis hijau hitam ini, seperti pengadaan beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disinyalir tidak sesuai regulasi yang ada.

Semisal kualitas beras yang diberikan tidak sesuai dengan kualitas yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati.

Selain itu kata dia, terdapat kabar dalam penentuan kualitas beras tidak melibatkan tim sesuai yang telah diberi mandat sesuai surat keputasan Bupati.

"Kalau ini benar berarti kan jelas-jelas menyalahi aturan. Tentu itu terjadi hemat kami karena kualitas SDM (sumber daya manusia)nya rapuh, sekali lagi perlu dilakukan reorganisasi dan berikan pada orang-orang yang benar-benar faham terhadap aturan, serta pintar mengelola perusahaan," paparnya.

Meski, kata dia dalam kasus ini yang dirugikan bukan masyarakat kecil melainkan sejumlah ASN yang telah dipotong TPPnya setiap bulan.

"Tapi yang namanya penyimpangan, itu ada konsekwensinya, tentu bisa berimplementasi pada hukum yang berlaku," tegasnya.

Apalagi sambung dia, selain persoalan beras ASN juga dikabarkan pengelolaan apotek bermasalah.

Sesuai informasi yang dirinya terima, selama ini dividen sub usaha yang dikelola PD Sumekar itu tidak jelas.

"Jika ini benar sudah bisa disimpulkan untuk sementara waktu, kualitas SDM orang-orang didalam PD Sumekar memang rapuh, tapi selama ini terkesan dipaksakan," pungkas Hariyono.

Penulis : Redaksi

Editor : Udiens

Publisher : Isma

TAG : # Berita Pemerintahan Sumenep. Terkini. Hari ini. Dinilai Tidak Mampu Mengemban Amanah # Pemuda LIRA Sumenep Minta Bupati Fauzi Segera Mereorganisasi Orang-orang PD Sumekar