Kakantah ATR/BPN Kabupaten Malang Dijadwalkan Diperiksa KPK, GRIB JAYA Sampaikan Peringatan
MEMOonline.co.id. Malang- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) JAYA Kabupaten Malang menyampaikan sikap terkait penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Organisasi masyarakat tersebut menyatakan siap mengawal proses penertiban pelayanan pertanahan di wilayah Kabupaten Malang.
Sikap tersebut disampaikan menyusul informasi adanya penjadwalan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK terhadap sembilan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) terkait dugaan korupsi, dugaan gratifikasi, serta dugaan praktik setoran pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Dari sembilan pejabat yang disebut dijadwalkan diperiksa KPK di Polda Jawa Timur tersebut, salah satunya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Istanto Nurhidayat.
GRIB JAYA Sampaikan Peringatan
Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Damanhury Jab, S.H., menegaskan pihaknya mengecam segala bentuk tindakan yang dinilai merugikan serta mempersulit masyarakat dalam mengakses pelayanan pertanahan.
"Kami memberikan warning keras kepada seluruh jajaran Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang. DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang mengecam keras segala tindakan yang merugikan ataupun mempersulit masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Kami siap mengerahkan massa dengan kekuatan penuh untuk mengawal masyarakat dan melawan segala bentuk pendoliman jika hal tersebut terjadi," tegas Damanhury Jab, S.H. dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).
Pihaknya menyampaikan sejumlah poin yang menjadi fokus pengawasan GRIB JAYA Kabupaten Malang, yakni mendukung langkah KPK dalam mengungkap dugaan suap, gratifikasi, maupun dugaan pungutan liar (pungli) di tubuh Kementerian ATR/BPN hingga tuntas.
"Mengacu dari kasus ini, kami mendesak transparansi total dalam prosedur pengurusan sertifikat pertanahan agar masyarakat Kabupaten Malang tidak lagi diulur-ulur, diperas, atau dirugikan oleh permainan oknum pejabat dan calo," ujarnya.
Dirinya juga menyampaikan kesiapan mengerahkan anggota untuk mengawal hak-hak masyarakat secara langsung di lapangan apabila tidak ada pembenahan internal dan perbaikan pelayanan secara nyata.
DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang memastikan akan memantau perkembangan proses hukum KPK serta kinerja layanan di Kantor BPN Kabupaten Malang demi menjamin keadilan bagi masyarakat.
Perlu Penegasan Status Hukum
Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum memperoleh keterangan resmi dari KPK maupun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang terkait status pemeriksaan tersebut, serta materi apa yang didalami dalam pemeriksaan.
Seluruh dugaan dalam perkara ini tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Tim awak media masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada KPK, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, serta pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini, guna memperoleh penjelasan lebih lengkap dan berimbang.(*)
