Diduga Korupsi APBDes Tiga Tahun Berturut-turut, Kades Donggulu Jadi DPO Kejari Parimo
MEMOonline.co.id. Parimo- Kepala Desa (Kades) Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Gazali Mada, resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Donggulu tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.
Penetapan Gazali Mada sebagai DPO dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong pada 24 September 2026 melalui Surat Penetapan DPO Nomor: 28/P.21.16/Fd.2/09/2026.
Dengan statusnya sebagai tersangka, Gazali seharusnya memenuhi kewajiban hukum untuk hadir dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Namun, hingga ditetapkan sebagai DPO, keberadaan kepala desa yang diketahui masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut belum diketahui.
Hingga Rabu (11/11/2026), Gazali masih tercatat sebagai buronan kejaksaan. Informasi tersebut disampaikan melalui rilis resmi Kejari Parigi Moutong yang diterima media ini.
Dalam surat penetapan DPO tersebut, Gazali disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ketentuan pidana dalam perkara tersebut memuat ancaman hukuman berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, mulai dari pidana penjara hingga pidana denda.
Berdasarkan ketentuan yang dicantumkan dalam rilis kejaksaan, ancaman pidananya berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda mulai Rp50 juta hingga Rp1 miliar.
Penetapan Gazali Mada sebagai DPO menjadi perhatian serius, mengingat perkara yang menjeratnya berkaitan dengan pengelolaan APBDes selama tiga tahun anggaran berturut-turut.
Catatan redaksi: Status Gazali dalam perkara ini masih sebagai tersangka, sehingga dugaan tindak pidana yang disangkakan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan putusan pengadilan.(*)
