Berlangsung Alot, RDP Konflik Wisata Pantai Tengket Bangkalan Tak Ada Ttitik Temu

MEMOonline.co.id, Bangkalan - Konflik dibukanya wisata pantai tengket  Desa Maneron Kecamatan Sepulu hingga kini terus bergulir. Hal tersebut terbukti dari alotnya rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri seluruh pihak terkait. 

Ketua komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan, pihak kepala desa setempat belum menyepakati adanya wisata tersebut. Sehingga perlu duduk bersama antara pihak pengelola dan kepala desa untuk menyepakati hal tersebut berdua. 

"Belum ada hasil, sebab pihak kades belum sepakat. Sehingga rekomendasi dari berbagai pihak tidak bisa menjadi sebuah kesimpulan," tegasnya, Rabu (8/7/2020). 

Sementara itu, kepala desa maneron mengaku banyak warga yang keberatan dengan adanya wisata tersebut. Sebab, ditengah pandemi ini banyak wisatawan datang ke pantai tersebut. Ia juga khawatir petilasan Ra Lilur rusak. 

"Warga menduga saya menerima uang karena lokasi wisata itu tidak ditutup. Ditengah pandemi ini harusnya tidak boleh ada orang berkumpul," jelasnya.

Sementara itu, Badar pihak pengelola mengaku dirinya hanya berjualan di pinggir pantai tersebut dan menjaganya siang dan malam. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi hal senonoh yang dilakukan wisatawan seperti saat belum dibuka. 

"Kami sudah bertanggungjawab menjaga pantai tersebut agar tidak digunakan sebagai lokasi tindak asusila. Selain itu, saya dan beberapa orang lain bergantung dengan berjualan di lokasi itu," tuturnya. 

Melihat potensi wisata pantai tengket ini, pihak perhutani dan dinas kebudayan dan pariwisata mendukung pengelolaan lokasi tersebut. Namun, pengelolaan harus disepakati bersama dan perijinan wisata diurus dan disbudpar merekomendasikan agar dikelola oleh Bumdes agar hasil pengelolaan bisa bermanfaat bagi desa. 

Hal serupa juga disampaikan oleh ahli waris Ra Lilur yakni Ra Bir Aly yang membolehkan wisata tersebut dibuka dengan sentuhan islami. Artinya, setiap pengunjung berpakaian dab bersikap sopan serta tidak merusak petilasan yang ada.

"Saya dukung jika memang lokasi ini bisa memperbaiki taraf hidup dan ekonomi masyarakat sekitar asal bisa menjaga petilasan dan sopan saat di lokasi," pungkasnya. 

Namun demikian, RDP berlangsung alot dan lama. Pihak kepala desa tetap kukuh untuk menutup pantai tersebut. Sehingga, komisi D DPRD Bangkalan merekomendasikan agar kedua belah pihak terkait duduk bersama dan menyepakati pengelolaan tersebut. (Yis)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 05/07/2025 - 20:49

36

Akan Berganti Kepemimpinan, PWS Bentuk Panitia

MEMOonline.co.id, Sampang- Masa kepengurusan Persatuan Wartawan Sampang (PWS) periode 2023–2025 akan segera...

• 05/07/2025 - 14:16

73

Pengusaha Rokok di Sumenep Ibarat 'Rot Sorot Gentong': Mengkilap di Luar, Keropos di Dalam

OPINI- Di balik gemerlap industri rokok di Kabupaten Sumenep, terdapat realitas kelam yang tak lagi bisa disangkal. Bisnis yang tampak makmur ini...

• 05/07/2025 - 13:12

61

Sebanyak 27 Pengedar Narkoba Antar Daerah di Ciduk Satreskoba Jember

MEMOonline.co.id, Jember- Satuan Reserse Narkoba Polres Jember menangkap dua puluh tujuh pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika...

• 05/07/2025 - 07:51

569

Oknum Perangkat Desa di Lumajang Utara Ditembak Polisi

MEMOonline.co.id, Lumajang- Pria Inisial 'B' oknum perangkat desa di Kecamatan Klakah, terduga maling sapi ditembak polisi. Ia digelandang...

• 04/07/2025 - 12:12

296

SMSI Sumenep Bakal Ajak Bea Cukai Sidak PR Ilegal di Dusun Angsanah Lenteng

MEMOonline.co.id, Sumenep- Tidak main-main, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep, siap mengajak Bea Cukai Madura melakukan...