PDI Perjuangan: Indonesia Negara Hukum, Pembakar Bendera PDI Perjuangan Kami Proses Hukum

Foto : Hasto Kristiyanto
380
ad

MEMOonline.co.id, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera partainya di aksi demo penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Dalam aksi, massa pendemo melakukan pembakaran terhadap bendera PDI-P dan bendera berlogo palu arit secara bersamaan.

"Ada pihak sengaja memancing di air keruh, namun rakyat tidak bisa diadu domba," ucap Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, dalam siaran persnya.

PDI Perjuangan sangat menyesalkan dengan aksi provokasi yang dilakukan massa unjuk rasa dengan membakar bendera partainya. 

“PDI Perjuangan ini partai militan. Kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” tegasnya.

Seluruh kekuatan Partai, lanjut Hasto, saat ini fokus pada upaya membantu rakyat dalam melawan Pandemi Covid-19. 

“Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan, yang terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab/Kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1,43 juta pengurus partai, menyatu dengan rakyat memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” ungkap Hasto.

Karena itulah, masih Hasto, mereka yang telah membakar bendera Partai, PDI Perjuangan dengan tegas akan menempuh jalan hukum. 

“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," tambahnya mengingatkan.

Adapun berkaitan dengan proses Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, sikap PDI Perjuangan sejak awal, kami tegaskan bahwa Partai mendengarkan aspirasi tersebut dan terus mengedepankan dialog. 

“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi," tukas Hasto.

Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote, sangat majemuk. 

"Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dll. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu, mari kedepankan proses hukum dan kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi," pungkas Hasto. (*/Bam/Diens).

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Sumenep - Hampir dapat dipastikan para petani tembakau di Kabupaten Sumenep tahun ini akan...

MEMOonline.co.id - Dalam situasi dunia yang semakin terpuruk akibat pandemic Covid 19, kita punya...

MEMOonline.co.id, Bangkalan - Mayat Mr X atau pemuda dengan masker persebaya yang ditemukan...

MEMOonline.co.id, Surabaya - Pelaku bisnis kepelabuhanan di Tanjung Perak Surabaya yang tergabung dalam Forum...

MEMOonline.co.id, Bangkalan - Bantuan pinjaman alat PCR dari Pemprov Jatim untuk Bangkalan tidak bisa...

Komentar