
MEMOonline.co.id, Sumenep – Lantaran terjadi kebocoran di sana sini, tiga ruang fraksi di kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, kebanjiran.
Hal itu dikarenakan air hujan dengan leluasa masuk ke dalam gedung dewan, melalui beberapa atapnya yang bocor, dan hingga kini belum diperbaiki.
Pantauan media ini, terdapat tiga ruangan yang mengalami kebocoran. Yakni di ruang Fraksi Gerindra Sejahtera, Ruang Fraksi PPP, dan Ruang Fraksi PAN. Sehingga dengan terpaksa air yang masuk ke tiga ruang fraksi tersebut, ditadahi ember.
"Setiap hujan lebat pasti tiga ruangan itu bocor," kata salah satu staf fraksi, yang sibuk menadahi air hujan.
Pria yang enggan namanya dipublikasikan itu menuturkan, tingkat kebocoran yang parah terjadi ruang Fraksi Partai GerindraSejahtera. Apabila hujan lebat, ruang frakai itu tidak bisa ditempati.
"Tidak bisa ditempati, apalagu hujannya lama," ungkapnya.
Jumlah Fraksi di DPRD Sumenep sebanyak enam fraksi, yakni Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi GerindraSejahtera, Fraksi Demokrat. Semuanya berada di lantai satu. Sementara dilantai dua ditempati ruangan Ketua DPRD, Bagian Hukum, Sekwan dan perkantoran lain.
Sebelumnya Sekretaris Dewan Moh Mulki mengatakan status gedung DPRD sudah tidak layak ditempati.
"Hasil survei tidak layak mulai kemarin," katanya.
Sesuai hasil kajian kontruksi dari tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada akhir 2014, lantai II pada gedung DPRD Sumenep tak layak ditempati atau disinggahi oleh lebih dari 50 orang.
Padahal di lantai II itu terdapat sejumlah ruangan yang menjadi lokasi kegiatan anggota DPRD maupun ditempati anggota DPRD, seperti graha atau ruang rapat paripurna, ruang kerja Sekretaris Dewan dan ruang ketua DPRD.
"Rekomendasi (dari ITS) disarankan selalu dimonitoring oleh Cupta Karya (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman & Cipta Karya)," jelasnya.
Saat ini Pemerintah Daerah telah menganggarkan untuk pembangunan lantor baru. Lokasinya di Desa Gedungan Kecamatan Batuan.
Diperkirakan pembangunan gedung baru itu membutuhkan anggaran sebesar Rp67 miliar. Saat ini pembebasan lahan sekitar 1 hektar sudah selesau pada 2015 lalu, dan proses perizinan mulai daei Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), gambar kontruksi, dan Analisis dampak lalu lintas (Amdalalin) diselesaikan tahun 2017.
"Tahun ini (2018) kami akan melakukan proses Perencanaan dan Manejemen Kontruksi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp2,6 miliar," tegasnya. (Ita/diens)