MEMO Online › Pemerintahan

‎UMK Lumajang 2027 Naik 6,54 Persen, Kadin Lumajang Tegaskan Komitmen Penuh Kawal Kesepakatan

Sabtu, 21 November 2026 06:06 WIB · 42 kali dibaca

Foto : Ketua Kadin Lumajang, Agus Setiawan
Foto : Ketua Kadin Lumajang, Agus Setiawan
Bagikan: WhatsApp Facebook X

MEMOonline.co.id.  Lumajang- Angka usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Lumajang untuk tahun 2027 telah disepakati mencapai 6,54 persen. Jika nanti ditetapkan, para pekerja di Lumajang akan menerima upah minimum sebesar Rp2.746.942, naik sekitar Rp168.623 dari angka tahun sebelumnya yang tercatat Rp2.578.320.

Dbhct november

‎Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lumajang menyambut positif hasil kesepakatan tersebut dan berkomitmen memastikan aturan ini berjalan konsisten di dunia usaha. Pengusaha di seluruh kabupaten juga akan terus diingatkan agar tidak ada yang mengabaikan hak pekerja begitu aturan resmi diterbitkan.

‎Ketua Kadin Lumajang, Agus Setiawan, menjelaskan bahwa angka yang diusulkan ini bukan keputusan sepihak, melainkan hasil diskusi panjang di Dewan Pengupahan Kabupaten yang melibatkan perwakilan pengusaha maupun serikat pekerja. Karena sudah disepakati bersama, seluruh pihak diharapkan menghormati hasil tersebut.

‎"Ini adalah kesepakatan bersama. Kadin Lumajang siap mengawal pelaksanaannya, terutama mengimbau perusahaan-perusahaan besar agar patuh terhadap ketentuan yang berlaku," ujarnya, Jumat (20/11/2026).

‎Angka Disepakati Dinilai Masih Masuk Akal

‎Proses penentuan angka ini telah melalui pembahasan yang saling mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak — kemampuan dunia usaha di satu sisi, dan kebutuhan layak pekerja di sisi lain. Hasilnya, besaran kenaikan ini dinilai masih wajar dan dapat dijalankan oleh pengusaha di Lumajang.

‎"Secara penilaian kami, angka yang sudah disepakati ini masih realistis dan mampu dijalankan," ungkap Agus.

‎‎Ia mengakui bahwa menegakkan kepatuhan upah minimum tentu bukan perkara mudah, apalagi di tengah situasi ekonomi yang masih dalam masa pemulihan. Namun demikian, pengusaha memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tetap memenuhi hak-hak pekerja.

‎Pengusaha Diminta Segera Siapkan Penyesuaian

‎Begitu penetapan resmi keluar nanti, Kadin Lumajang meminta perusahaan, khususnya yang berukuran menengah hingga besar, segera menyesuaikan struktur pengupahan mereka. Kepatuhan terhadap aturan ini dinilai penting guna menjaga keharmonisan hubungan industrial di daerah.

‎"Ini memang menjadi tantangan bagi kita semua. Tapi bagaimana pun caranya, aturan yang sudah disepakati harus tetap kita jalankan bersama," tambahnya.

‎Kadin Lumajang berharap kenaikan upah ini dapat memberi kesejahteraan lebih bagi pekerja sekaligus tetap menjaga iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Lumajang.(*)

Berita lain di Pemerintahan