Propam dan Kuasa Hukum Beda Pandangan soal Sidang Etik Kasus Kekerasan 7 Anak
MEMOonline.co.id. Surabaya- Penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap tujuh anak di bawah umur yang menyeret anggota Polri aktif, Aipda Slamet Hutoyo, menjadi sorotan. Pasalnya, proses penegakan kode etik terhadap oknum polisi tersebut belum berjalan karena masih menunggu penyelesaian perkara pidana di pengadilan.
Perkara ini telah memasuki tahap pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (19/11/2026). Terdakwa hadir di Ruang Garuda III saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Vinza Buananda Wijayanti, SH, membacakan dakwaan.
Dalam surat dakwaan disebutkan, Slamet Hutoyo diduga melakukan kekerasan terhadap tujuh anak di bawah umur. Tiga korban dilaporkan mengalami luka-luka, sedangkan korban lainnya mengalami dampak dengan tingkat luka yang lebih ringan.
Propam Tunggu Perkara Pidana Selesai
Saat dikonfirmasi, Kasi Propam Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Iptu Tri Asmoro, mengatakan proses penegakan kode etik terhadap Aipda Slamet Hutoyo belum dilanjutkan lantaran masih menunggu hasil proses pidana.
"Kami menunggu selesai perkara pidananya, baru kami proses kode etiknya. Memang begitulah perintah pimpinan," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/11/2026).
Tri Asmoro menegaskan, pihaknya tetap memantau perkembangan perkara tersebut. Namun, tindakan berupa sanksi kode etik baru akan dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Slamet Hutoyo masih dalam proses sidang. Jika sudah ada putusan, barulah kami lakukan tindakan tegas berupa sanksi kode etik sesuai perbuatannya," tambahnya.
Kuasa Hukum Korban Desak Proses Etik Berjalan
Berbeda dengan pandangan Propam, kuasa hukum korban, Dodik Firmansyah, SH, menilai proses penegakan kode etik dan disiplin internal Polri seharusnya tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, tanpa harus menunggu perkara pidana selesai.
Ia meminta penanganan kasus tersebut dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
"Kami meminta perkara ini diproses secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. Status sebagai anggota aktif Polri tidak boleh jadi alasan mendapat perlakuan istimewa di hadapan hukum," tegas Dodik.
Menurutnya, terdapat tiga aspek penanganan yang harus diperhatikan. Pertama, proses pidana harus berjalan objektif berdasarkan fakta dan bukti di persidangan. Kedua, dugaan pelanggaran kode etik harus ditindaklanjuti melalui mekanisme Propam dan Komisi Kode Etik Polri. Ketiga, dugaan pelanggaran disiplin juga harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
"Proses pidana dan mekanisme internal memiliki ruang masing-masing. Keduanya tidak boleh saling menghambat, dan penanganan pelanggaran kumulatif harus tetap berjalan sesuai ketentuan," jelasnya.
Minta Keadilan Tanpa Pandang Pangkat
Meski demikian, Dodik menegaskan pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian perkara kepada majelis hakim.
Namun, ia berharap proses hukum berjalan efektif dan tidak berlarut-larut. Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku sama bagi setiap orang, termasuk anggota kepolisian yang masih aktif berdinas.
"Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Tapi keadilan harus ditegakkan tanpa memandang pangkat, jabatan, atau institusi tempat seseorang bekerja. Yang kami harapkan: kebenaran terungkap, hak korban terlindungi, dan hukum berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.(*)