Akhirnya! Indikasi Keterlibatan Oknum Pejabat di PT. KJB Mulai Terungkap Lewat Percakapan Tak Direncanakan
MEMOonline.co.id. Lumajang- Di tengah memanasnya sengketa lahan antara warga dan PT Kali Jeruk Baru, sebuah percakapan sederhana dan tanpa rekayasa justru membuka pintu rahasia yang lebih luas.
Saat tim media berada di lokasi perkebunan, seorang pekerja yang sedang menebang tebu menyebutkan nama yang mengejutkan.
Ketika ditanya siapa yang memiliki tebu ini atau menebang tebu milik siapa?, pria yang sedang beraktivitas itu menjawab lugas tanpa curiga.
"Disuruh Pak Fulan (nama samaran oknum pejabat dimaksud), ya sampai ke sana itu," ucapnya sambil menunjuk hamparan lahan yang luas, memperjelas perintah menebang tebu.
Pengakuan polos itu kini menjadi titik awal pengungkapan ranah baru dalam konflik yang kian memanas. Nama yang disebut bukan nama sembarang, berkedudukan sebagai oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Fakta ini memperkuat dugaan yang selama ini berbisik di kalangan warga, bahwa di balik beroperasinya perkebunan yang menguasai lahan ribuan hektar itu, bukan hanya perusahaan yang berperan. Ada pihak-pihak dengan kedudukan strategis yang diduga ikut menikmati hasil lahan yang statusnya masih dipersengketakan.
Jika benar terbukti, pertanyaannya menjadi besar:
- Apakah keterlibatan ini menjelaskan mengapa rekomendasi pencabutan izin dari DPRD sejak 2025 tidak kunjung ditindaklanjuti?
- Apakah ada alasan mengapa dugaan pelanggaran yang terlihat jelas sejak 2018 dibiarkan berjalan tanpa ada pihak yang menghentikan?
- Siapa sebenarnya yang selama ini melindungi beroperasinya perkebunan ini di tengah keresahan warga?
Penemuan ini disambut warga sebagai bukti petunjuk yang selama ini dicari. Selama ini mereka bertanya-tanya mengapa pemerintah daerah diam saja. Kini potongan teka-teki mulai tersusun.
Jika pihak yang seharusnya mengawasi justru ikut menikmati hasilnya, maka wajar jika tidak ada tindakan yang diambil.
Tim media akan menelusuri lebih lanjut identitas serta kedudukan pasti dari inisial 'Y' yang dimaksud. Konfirmasi akan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk instansi pengawas.
Perkembangan ini dipantau dapat mengubah arah penyelesaian sengketa yang selama ini terkesan tertahan di tempat.
"Jika pejabat sendiri ikut menikmati hasil lahan ini, maka yang mengadili pun tidak boleh dari lingkungan yang sama," ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.(Tim / redaksi)
