
MEMOonline.co.id, Sampang - Puluhan massa dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turun ke jalan.
Aksi puluhan massa ini start dari depan pasar Srimangunan dan finis di Kantor Pemkab Sampang ini menuntut kebijakan Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi dan wakilnya H. Abdullah Hidayat.
M. Hari, korlap aksi mengatakan, ada beberapa kebijakan yang dilakukan Bupati Sampang dan wakil Bupati Sampang yang tidak pro kepada rakyat Kabupaten Sampang.
Bupati Sampang saat ini mencederai hati rakyatnya, buktinya dengan kondisi saat sekarang banyak rakyat di Kabupaten Sampang yang sedang sekarat.
"Kondisi rakyat saat dalam keadaan sekarat dan sakit sakitan dan tidak mampu untuk berobat, sementara Bupati Sampang malah menganggarkan 6 mobil Fortuner untuk Forkopimda dan 2 mobil mewah untuk Bupati dan wakil Bupati Sampang," jelasnya.
Sementara kata Hari, SDM unggul, ekonomi, tata kelola pemerintahan dan harmonisasi sosial tidak berjalan sesuai dengan pencitraan penghargaan yang sering diberitakan di media massa.
"Sampang adalah kota termiskin dan terendah di bidang indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Timur, berdasarkan data dari BPS," jelasnya.
Hari menuntut hentikan pembelian mobil Dinas mewah 2 Toyota Alphard untuk Bupati dan wakil Bupati Sampang, 6 mobil Toyota Fortuner untuk Forkopimda.
Hentikan pencitraan berlebihan yang tidak berdampak terhadap kemajuan Kabupaten Sampang.
Hentikan praktik nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
Segera realisasikan janji janji politik untuk kemajuan Kabupaten Sampang di bidang SDM unggul, pertumbuhan ekonomi, tata kelola birokrasi, infrastruktur dan humanisasi sosial.
Sementara, Abd. Hannan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mewakili Bupati Sampang didepan aksi massa mengatakan, pengadaan mobil dinas sudah sesuai dengan aturan yang ada.
"Pengadaan mobil Dinas itu Kebutuhan, dan Itu sudah sesuai dengan aturan yang ada," jelasnya di depan aksi massa, selasa (10/3/2020).
Menurut Hannan, mobil Bupati yang ada sekarang itu buatan tahun 2008, itu wajar dan sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada.
"Pihaknya tidak sembarangan menganggarkan itu, dan itu sudah disetujui oleh DPRD Sampang," jelasnya.
Masalah ketidak berpihakan pemerintah Kabupaten kepada masyarakat, Hannan mengatakan, silahkan usulkan, tanpa ada usulan atau pemberi tahuan dari masyarakat, mana kami tahu.
"Bupati dan wakil Bupati beserta pembantunya Siap mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sampang, serta masalah pendidikan dan pembangunan dan juga kemajuan Sampang adalah target dari pemerintah Kabupaten Sampang," tandasnya. (Fathur)