MEMO Online › Hukum & Kriminal

Polres Batu Disorot! Nopol BB Mobil Kasus Perzinaan Mendadak Berubah, Praktisi Hukum: Propam Polda Jatim Wajib Turun Tangan

Rabu, 18 November 2026 13:09 WIB · 20 kali dibaca

Foto: Kejanggalan Nopol BB Kasus Perzinaan di Polres Batu
Foto: Kejanggalan Nopol BB Kasus Perzinaan di Polres Batu
Bagikan: WhatsApp Facebook X

MEMOonline.co.id.  Kota Batu- Penanganan perkara dugaan perzinaan yang menyeret oknum Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar berinisial IGA (47) dan oknum Kepala Desa Kedung Kumpul, Lamongan, berinisial AE (38), kembali menjadi sorotan.

Dbhct november

Kali ini, perhatian tertuju pada pengelolaan barang bukti berupa mobil Toyota Innova Reborn yang ditangani Polres Batu. Sejumlah hal dipertanyakan, mulai dari dugaan perbedaan dua nomor polisi, ketidaksesuaian spesifikasi kendaraan dengan dokumen yang diperlihatkan, hingga informasi mengenai pergerakan mobil setelah disita.

Praktisi hukum Gunadi Handoko, S.H., M.M., M.Hum., C.L.A., meminta Polda Jawa Timur turun tangan menelusuri berbagai dugaan kejanggalan tersebut.

"Saya meminta kepada Polda Jatim untuk menelusuri kejanggalan di Polres Batu. Barang bukti merupakan salah satu unsur untuk memperkuat terjadinya suatu peristiwa," tegas Gunadi kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

Menurut Gunadi, pemeriksaan terhadap kendaraan yang menjadi barang bukti tidak cukup hanya dengan mencermati nomor polisi. Identitas kendaraan harus dipastikan melalui pencocokan nomor rangka, nomor mesin, warna, serta spesifikasi fisik dengan dokumen penyitaan.

"Kalau ada perubahan, itu harus ditelusuri. Siapa yang mengubah, untuk apa, dan apa motivasinya? Itu harus ada penjelasan," ujarnya.

Selain identitas kendaraan, Gunadi juga menyoroti informasi mengenai mobil yang disebut sempat tidak berada di lokasi penyimpanan sebelum akhirnya kembali ke Polres Batu pada 9 November 2026 sore.

Ia menegaskan, mekanisme pinjam pakai barang bukti memang dimungkinkan. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan memiliki dasar administrasi yang jelas.

"Kalau pinjam pakai itu memang dimungkinkan. Tetapi harus ada permohonan terlebih dahulu. Siapa yang memohon, apakah ada surat permohonannya, dan apakah persyaratannya sudah dipenuhi? Itu harus jelas," terangnya.

Menurutnya, apabila pinjam pakai dilakukan ketika proses penyidikan masih berlangsung, penyidik perlu menjelaskan dasar pertimbangan serta urgensi pemberian izin tersebut.

"Menurut saya, kalau melihat prosesnya sekarang, itu terlalu dini. Jangan sampai pinjam pakai justru menimbulkan kecurigaan," tambahnya.

Gunadi menegaskan, permintaan pemeriksaan oleh Propam bukan berarti menyimpulkan telah terjadi pelanggaran. Pemeriksaan justru diperlukan untuk menguji berbagai dugaan secara objektif, sehingga persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

"Semangatnya adalah mengembalikan marwah Polri, kredibilitas, dan integritas institusi," tegasnya.

Sebelumnya, Wakapolres Batu Kompol Anton Widodo, S.H., menyampaikan bahwa kendaraan tersebut berada di Mapolres Batu dan sempat menjalani servis.

"Karena kendaraan sudah jatuh tempo untuk diservis, dan saat ini posisinya sedang mengarah ke Polres Batu," terangnya, Senin (9/11/2026).

Hingga berita ini ditulis, sejumlah pertanyaan masih membutuhkan penjelasan resmi dari pihak terkait. Di antaranya, apakah kendaraan tersebut pernah dipinjam pakaikan, siapa pihak yang mengajukan permohonan, di mana dokumen persetujuannya, serta apakah nomor rangka, nomor mesin, dan spesifikasi fisik kendaraan telah dicocokkan dengan dokumen penyitaan.

Kejelasan atas persoalan tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan barang bukti berjalan sesuai prosedur sekaligus menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.(*)

Berita lain di Hukum & Kriminal