Gubernur Sulteng Kejar 8.000 Rumah Layak Huni, Daerah Diminta Bergerak
MEMOonline.co.id. Palu- Gubernur Sulawesi Tengah membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah untuk memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, pembangunan perumahan di Sulawesi Tengah masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari distribusi material, kondisi geografis, pendataan penerima manfaat hingga dukungan pembiayaan.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Gubernur.
Ia mengatakan, pemerintah kabupaten/kota perlu mengidentifikasi kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing serta memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi prioritas penerima program.
Untuk 2026, pemerintah daerah didorong bersama-sama mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah. Sementara kebutuhan pembangunan 2027 akan disusun berdasarkan kondisi riil di masing-masing daerah.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” katanya.
Gubernur meminta seluruh kepala daerah mulai menyiapkan data kebutuhan perumahan sejak sekarang.
Dengan begitu, program 2027 tidak sekadar mengejar target angka, tetapi benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Dalam rakor tersebut, ia juga menyoroti keterkaitan antara rumah tidak layak huni dan persoalan kemiskinan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.
Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi, tetapi persoalan utamanya adalah kondisi tempat tinggal yang belum memenuhi standar kelayakan.
Karena itu, pembangunan dan perbaikan rumah layak huni dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus membantu penanganan kemiskinan.
Sejumlah wilayah seperti Donggala, Sigi dan Parigi Moutong disebut perlu mendapat perhatian sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Gubernur juga mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari langkah konkret menangani rumah tidak layak huni.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, rakor membahas percepatan pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program.
Dukungan perbankan diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan agar tidak terkendala persoalan administrasi maupun pembiayaan.
Gubernur meminta kepala daerah tidak berhenti pada pendataan, tetapi segera mengidentifikasi hambatan di lapangan dan mencari solusi bersama.
Keterlibatan dunia usaha dan pihak lainnya juga didorong untuk memperkuat dukungan terhadap pembangunan perumahan.
“Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” ujarnya.
Rakor tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah sekaligus menyiapkan target pembangunan perumahan yang lebih terarah untuk 2027.(Dewi Shita Melani)
