BPN Donggala Catat 5.000 Bidang Tanah di Sirenja Belum Bersertifikat, Jadi Target PTSL 2027
MEMOonline.co.id. Donggala- Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Donggala mencatat sekitar 5.000 bidang tanah di Kecamatan Sirenja masih berstatus K33, yakni tanah yang telah melalui proses pengukuran, tetapi belum diterbitkan sertifikat kepemilikannya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian BPN Donggala untuk mendorong masyarakat segera menuntaskan proses penerbitan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kepala Kantor Pertanahan (Kakan) BPN Donggala, Arif Irsyam, S.Si., mengatakan, masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat diduga dipengaruhi minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Menurutnya, Kecamatan Sirenja menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena memiliki sekitar 5.000 bidang tanah berstatus K33.
"Saya sasarannya Sirenja karena target PTSL saya pada 2027 sebanyak 2.000 bidang. Sementara, BPN memiliki deposit tanah yang belum bersertifikat di kecamatan tersebut sebanyak 5.000 bidang. Sehingga, tanah di Sirenja yang belum bersertifikat seharusnya bisa diselesaikan apabila saya dapat mendorong masyarakatnya untuk secara keseluruhan mensertifikatkan tanah mereka," terang Arif saat ditemui di ruang kerjanya.
Kakan BPN Donggala yang baru dilantik pada Juni 2026 itu menambahkan, pada tahun ini pihaknya akan memfokuskan upaya percepatan sertifikasi di delapan desa di Kecamatan Sirenja yang memiliki bidang tanah berstatus K33.
Delapan desa tersebut meliputi Desa Lentuma, Jonooge, Sipi, Tanjung Padang, Lompio, Tompe, Tondo, dan Ujung Bou.
Arif mengakui, salah satu kendala yang dihadapi dalam mendorong masyarakat mengurus sertifikat tanah adalah masih rendahnya antusiasme warga.
Ia menduga, sebagian masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap kewajiban pembayaran pajak apabila tanah mereka telah bersertifikat. Akibatnya, ada anggapan bahwa tanah yang belum memiliki sertifikat dapat terbebas dari kewajiban pajak.
Padahal, menurutnya, sertifikat tanah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat.
Untuk meningkatkan kesadaran tersebut, BPN Donggala telah melakukan berbagai langkah sosialisasi dan membangun komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Kabupaten Donggala.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah, sehingga ribuan bidang tanah yang selama ini masih berstatus K33 dapat segera dituntaskan proses penerbitan sertifikatnya.(*)