
MEMOonline.co.id, Bangkalan - Aksi demontrasi menolak Omnibus Law UU cipta kerja berjalan kondusif. Ratusan massa dari Bangkalan Bergerak menduduki kantor DPRD Bangkalan yang berlokasi di jalan Ir. Soekarno-Hatta, hingga petang ini.
Ratusan massa tersebut sebelumnya sempat memblokade akses masuk jembatan Suramadu. Di lokasi tersebut massa menabur puluhan kilogram garam sebagai aksi protes terhadap impor garam pemerintah dan tidak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Madura sebagai pulau garam.
"Kita kaya sumber daya alam, dan jumlah garam kita melimpah, kenapa pemerintah memilih mengimpor garam dari luar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,"ucap koordinator aksi, Rossy, Selasa (13/10/2020).
Setelah membubarkan diri dari akses Suramadu, massa bergerak menuju pertigaan Tangkel dan menggelar aksi di persimpangan antar kota tersebut. Massa kemudian melanjutkan aksi di kantor DPRD Bangkalan.
"Kami meminta dihubungkan langsung oleh pejabat pusat, agar langsung tersampaikan penolakan kami terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan secara grusa grusu," tambahnya.
Sempat berlangsung alot, hingga akhirnya massa diperbolehkan memasuki gedung DPRD Bangkalan dan ditemui langsung oleh pimpinan DPRD Bangkalan sekaligus pimpinan masing-masing komisi. Massa juga meminta untuk dihubungkan oleh ketua DPR RI, Puan Maharani.
Ketua DPRD Bangkalan, Muhammad Fahad mengatakan permintaan tersebut tak bisa dikabulkan, sebab pihaknya tak memiliki kontak ataupun penghubung ke putri mantan presiden tersebut.
"Impossible kita bisa menghubungi ibu Puan, sebab kami tidak memiliki kontak beliau. Kami bisa hubungkan langsung dengan salah satu anggota DPR RI, Bapak Syafiudin Asmoro sekaligus wakil dari masyarakat Madura," jelasnya.
Pihak DPRD Bangkalan kemudian memfasilitasi permintaan massa dan menghubungi politisi asal partai PKB tersebut. Massa kemudian dikumpulkan di ruang paripurna untuk melakukan tatap muka melalui video bersama Syafiudin Asmoro. (Yis/red)