Soal Demo Ricuh di Sumenep, Begini Respon Kapolres

Foto: Mahasiswa bentrok dengan aparat kepolisian
870
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep - Jalannya aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law di gedung DPRD Sumenep berakhir ricuh. Pasalnya, massa aksi dan aparat kepolisian terlibat aksi saling dorong.

Kericuhan bermula saat ratusan massa berusaha menembus barisan aparat yang menutupi pintu gerbang gedung dewan. Karena dihalang-halangi, ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa gabungan PMII dan GMNI itu pun mendobrak paksa pertahanan aparat.

Koordinator aksi lapangan (Korlap) PMII Moh Nur mengatakan, kesepakatan aksi sudah dibuat, kesepakatan tersebut terjadi antara Kapolres Sumenep, Komanda Kodim 0827 serta mahasiswa.

Kata dia, untuk masuk ke gedung dewan, mahasiswa sudah memberi garansi ketika terjadi anarkisme di dalam gedung DPRD Sumenep pihaknya siap diamankan.

Namun, kesepakatan tersebut tidak diindahkan oleh aparat. Padahal pihaknya telah menggaransi tidak adanya anarkisme.

"Pertanyaan kami apa bedanya 5 orang dengan seluruh peserta aksi, toh kami ingin masuk dengan damai, ketika kami mau masuk, ternyata kami dihalangi dan tidak di perbolehkan masuk. Ini yang memancing amarah dari teman-teman," katanya. Kamis (12/10/20).

Selain itu, lanjut Moh Nur, akibat peristiwa Chaos tersebut sejumlah rekannya diamankan ke Mapolres setempat. Pihaknya akan menindaklanjuti dan akan turun ke Polres Sumenep.

"Kumungkinan besar kami akan turun ke Polres untuk bagaimana menyikapi hal ini," tegasnya.

Sementara itu Kapolres Sumenep, AKBP Darman menjelaskan, persoalan kesepakatan pihaknya dengan massa aksi menurutnya tidak benar, kata dia tidak ada kesepakatan tersebut.

"Itu gak benar, putar saja rekaman saya tadi. Tidak ada kata-kata kesepakatan masuk satu-satu. Yang saya katakan, kalau mau masuk satu harus keluar satu," jelasnya.

Menurutnya, karena pertimbangan keamanan maka diputuskan oleh pihaknya bersama Dandim 0827 bahwa yang boleh masuk hanya 5 orang sebagai perwakilan. Sebab, bila dibiarkan masuk semua resikonya sangat tinggi.

"Mereka adik-adik kita yang menyampaikan aspirasi, tapi ya lihat situasi. Mereka tau anggota dewan itu tidak ada, cuma memaksa masuk dan resikonya kan terlalu tinggi," pungkasnya. (Zai/red)

 

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep secara resmi menetapkan kebijakan penghapusan sanksi administratif untuk Pajak Bumi dan...

MEMOonline.co.id, Sumenep- Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sumenep menggelar kegiatan pendadaran serentak untuk menguji kesiapan mental...

MEMOonline.co.id, Sampang- Masa kepengurusan Persatuan Wartawan Sampang (PWS) periode 2023–2025 akan segera...

OPINI- Di balik gemerlap industri rokok di Kabupaten Sumenep, terdapat realitas kelam yang tak lagi bisa disangkal. Bisnis yang tampak makmur ini...

MEMOonline.co.id, Jember- Satuan Reserse Narkoba Polres Jember menangkap dua puluh tujuh pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika...

Komentar