
MEMOonline.co.id, Bangkalan - Banyaknya kawasan kumuh di Bangkalan perlu banyak perubahan perbaikan. Melihat hal tersebut, Syafiuddin Asmoro anggota Komisi V DPR RI Dapil Madura ini mendorong Program bantuan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) agar dapat direalisasikan di Bangkalan.
Berkat perannya di Komisi V DPR RI mendorong hal tersebut, Kabupaten Bangkalan mendapat jatah bantuan sebanyak 7 kelurahan untuk dientaskan dari kawasan kumuh. Dengan begitu, dana Rp 7 Milyar masuk ke Bangkalan untuk membangun kawasan kumuh menjadi kawasan potensial dan memberdayakan masyarakat.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Syafiudin Asmoro berharap masyarakat dapat memiliki semangat Song Osong Lombhung yang artinya mengedepankan gotong royong. Kedepan, ia juga berupaya untuk kawasan kumuh lainnya agar mendapat bantuan serupa.
"Alhamdulillah, dana tahun ini paling besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kami di Komisi V DPR RI yang bermitra dengan PUPR akan terus mendorong agar peningkatan infrastruktur di Bangkalan bisa lebih optimal," ucapnya, Kamis (30/7/2020).
Sementara itu, Ketua PCNU Bangkalan, KH Makki Nasir berharap program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih, pada masa pandemi ini ia berharap masyarakat dapat merasakan dampak dari bantuan ini.
"Alhamdulillah, semoga melalui bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat dan Bangkalan maju tak hanya di kota namun juga di pelosok," ungkapnya.
Disisi lain, Wakil Bupat Bangkalan, Mohni menyampaikan Program Kotaku juga memiliki kesamaan dengan visi misi bupati Bangkalan. Yakni, sebuah program pembangunan yang mengedepankan perubahan wajah desa dan meningkatkan potensi lokal.
"Bangkalan ini kaya potensi wisata,budaya dan sejarah. Sehingga memang perlu program yang turut mendorong hal tersebut terwujud salah satunya program Kotaku ini," jelasnya.
Diketahui, pelaksanaan pembangunan infrastruktur Program KOTAKU salah satunya di desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan. Program tersebut merupakan transisi PNPM Mandiri perkotaan untuk penemuhan target RPJMN tahun 2015-2019 dan sasaran berlanjut di RPJMN tahun 2020-2024 yakni kota tanpa kumuh. (Yis)