IPM Bangkalan Peringkat Buncit, Mahasiswa Demo Kantor Dewan

Foto : Sejumlah Mahasiswa Melakukan Aksi Demo didepan Kantor DPRD Bangkalan.
81
ad

MEMOonline.co.id, Bangkalan - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bangkalan saat ini menduduki nomer ke 37 dari 38 kota/kabupaten se Jawa Timur. Hal ini membuat puluhan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Bangkalan. 

Dalam aksinya, puluhan massa pendemo juga sempat ricuh dengan aparat kepolisian saat hendak memasuki kantor DPRD Bangkalan. Hingga akhirnya massa berhasil masuk dan menduduki ruang paripurna di gedung tersebut.

Imam Syafi'i, koordinator aksi mengatakan turunnya peringkat IPM dinilai tak diperhatikan oleh DPRD Bangkalan. Tak hanya itu, beberapa hal janggal diduga dibiarkan oleh pihak Disdik dan juga komisi D DPRD Bangkalan, salah satunya pemotongan insentif tersebut dan juga adanya dugaan penyelewengan PIP. 

"Bagaimana pemantauan wakil rakyat melihat hal tersebut. Bahkan, indeks pembangunan manusia kita ada diurutan ke 2 dari bawah yang salah satu faktornya kualitas pendidikan yang rendah. Banyak sekolah roboh hingga saat ini belum disentuh," ungkapnya, Senin (27/7/2020). 

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan akan memanggil koordinator kabupaten dan mengevaluasi pendistribusian insentif tersebut. Bahkan kedepan, pihaknya akan mengusulkan penghapusan rekom korwil kecamatan untuk penarikan insentif tersebut. 

"Sebelumnya kami sudah mengajukan agar setiap korwil dapat insentif juga untuk menghindari pungli. Namun, jika aduan yang kami terima ada dugaan pungli kita akan panggil dan evaluasi pihak terkait,"jelasnya. 

Tak hanya itu, politisi asal partai PPP itu juga akan memanggil pihak Disdik Bangkalan serta Bank BRI untuk mengetahui pendistribusian PIP. Ia juga memastikan data PIP dapat segera dipublikasi. 

"Cukup kompleks untuk permasalahan PIP ini, bahkan kepala sekolah berharap PIP ini tidak ada karena menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan sosial. Pasalnya yang dapat itu sangat sedikit dari jumlah siswa yang membutuhkan,"imbuhnya. 

Menurutnya, tak sedikit sekolah yang menggunakan dana PIP untuk dibagi rata pada semua siswa atas kesepakatan komite dan orangtua siswa. Meski begitu, hal tersebut dianggap salah sebab menurut peraturan dana PIP harus diterima utuh bagi penerima.

Diketahui, dari jumlah ratusan siswa, dana PIP hanya diberikan pada 15 hingga 20 siswa membutuhkan. Sementara untuk kondisi masyarakat didesa tak sedikit siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan angka diatas jumlah penerima PIP tersebut. 

Nur Hasan juga mengatakan, indeks pembangunan manusia di Bangkalan minim juga disebabkan dengan adanya pandemi Covid-19. Ia mengaku, sebelumnya bupati telah menganggarkan dana untuk pengembangan SDM di Bangkalan. 

"Karena Covid-19 maka anggaran tersebut dipangkas dan direfocusing untuk penanganan pencegahan virus itu," tutupnya. (Yis)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Probolinggo - Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan  petugas kesehatan Puskesmas Sukapura...

MEMOonline.co.id, Probolinggo - Pemkab Probolinggo, Jatim, menargetkan bebas dari desa tertinggal pada tahun...

MEMOonline.co.id, Lumajang - Kepala Kepolisian Resort Lumajang Jawa Timur AKBP Deddy Foury Millewa,...

MEMOonline.co.ìd, Bangkalan - Pembahasan rancangan perubahan APBD 2020 dilakukan oleh semua mitra DPRD...

MEMO.online.co.id, Probolinggo - Langkah Walikota Probolinggo dalam menyesejahterakan stafnya cukup luar...

Komentar