Nasib Bupati Jember, Mendagri Tunggu Keputusan Gubernur Jatim

Foto : Mendagri bersama Ketua DPD RI dalam Forum Konsultasi dan Mediasi
590
ad

MEMOonline.co.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, masih memberi tenggat waktu kepada Bupati Jember, Faida, menyusul agenda pemeriksaan yang akan dilakukan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah pada 24-26 Juni mendatang, sebelum Kemendagri mengambil sikap atas konflik Bupati Jember dengan DPRD Kabupaten Jember yang berlarut selama ini.

Demikian disampaikan Mendagri, dalam Forum Konsultasi dan Mediasi yang difasiltasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonedia (DPD RI) di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/6/2020) pagi. 

Selain Mendagri dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitii, hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Slyviana Murni, Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Senator DPD RI, Ahmad Nawardi, Bustami Zainudin dan sejumlah tokoh masyarakat dari Kabupaten Jember.

Dikatakan LaNyalla, forum konsultasi ini digagas dalam rangka mediasi sekaligus mencari jalan keluar yang efektif dan tepat terhadap dinamika politik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Jember yang berlarut-larut sehingga menghambat pembangunan daerah.

“Apalagi saat ini dampak pandemi Covid-19 sangat merugikan masyarakat, sudah seharusnya semua pihak diharapkan kompak dan bersinergi agar ekonomi daerah tetap berjalan" ujar LaNyalla. 

Ditambahkan LaNyalla, pada prinsipnya, DPD RI akan mendukung langkah yang akan diambil Mendagri terkait hal tersebut, mengingat pembangunan di Kabupaten Jember harus tetap berjalan dan kondusif. 

“Karena itu, DPD RI melalui Badan Akuntabilitas Publik yang dipimpin Ibu Sylviana Murni, mengambil inisiatif untuk mempercepat penyelesaian soal ini supaya tidak terus berlarut,” tandas Senator dari daerah pemilihan Jawa Timur itu. 

Dikatakan Mendagri, Tito, persoalan Kabupaten Jember sebenarnya adalah komunikasi antara kepala daerah dan DPRD. Sehingga mekanisme check and balance tidak berjalan. 

“Saya mendapat laporan, Gubernur Jatim tanggal 24-26 Juni besok akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permasalahan ini. Kami di Kemendagri menunggu hasilnya, jika tidak tuntas, baru kami akan melakukan langkah berikutnya,” tukas mantan Kapolri tersebut. 

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Itqon Syauqi, mengungkapkan permasalahan di Jember yang belum memiliki APBD, serta anggaran Covid-19 Jember yang diputuskan sepihak oleh Bupati tanpa rapat dengan DPRD, hingga berujung proses hak angket. Itu dilakukan karena Bupati bertindak sepihak, termasuk memotong pos anggaran dewan cukup signifikan. 

“Itu adalah sebagian dari potret ketidakharmonisan antara fungsi pengawasan dan pengelolaan APBD Jember. Karena itu kami memilih konsultasi dengan DPD RI dan Kemendagri dengan prinsip money follow function. Apalagi rekomendasi dari Kemendagri juga diabaikan oleh Bupati. Dan masih banyak lagi, seperti menggunakan APBD tanpa payung hukum, dan penyalahgunaan wewenang lainnya, sehingga yang dirugikan adalah rakyat," tegas Itqon.

Dikesempatan yang sama, Senator Jawa Timur, Ahmad Nawardi, menilai apa yang dilakukan Bupati Jember sudah melanggar Undang-Undang. 

“Saya kira hak angket yang dilayangkan oleh DPRD itu sudah selayaknya. Saya juga harap Kemendagri dan DPD RI dapat menengahi dan menelaah lebih dalam untuk mencari solusi. Karena saya kawatirkan konflik ini bisa menggangu pelaksanaan Pilkada di Jember, bahkan bisa mengarah kepada konflik horisontal,” tukasnya.

Kemudian juga, Ketua BAP DPD RI, Sylviana Murni, berjanji akan mencari jalan keluar yang obyektif dengan meminta Kemendagri bertindak sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku. Bila perlu memanggil terlebih dahulu Bupati Jember, Faida, sebelum mengambil keputusan terkait dugaan mal administrasi dan pelayanan publik yang dilakukan Bupati Jember.

“Ini sesuai tugas dan kewenangan kami, BAP DPD RI yang ditugaskan Ketua DPD RI untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Bila perlu kami juga akan mengundang Bupati Jember. Jadi bukan hanya Kemendagri  yang mengundang. Hal ini perlu dilakukan karena kami harus objektif dalam menjalankan tugas secara kelembagaan. Sehingga didapatkan keputusan yang diambil atas dasar informasi yang komprehensif,” pungkas Sylviana. (*/Bam/Diens).

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Jakarta - Wacana Pemerintah untuk membuka moratorium pemekaran daerah secara...

MEMOonline.co.id, Sumenep - Koalisi pada alat kelengkapan di DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur...

MEMOonline.co.id, Sampang -  Rapat penyehatan lingkungan di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten...

MEMOonline.co.id, Probolinggo - Bantuan Langsung  Tunai (BLT - DD) tahap 2 di Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura Kabupaten...

MEMOonline.co.id, Jakarta - Wakil Presiden RI, KH. Makruf Amin, meminta DPD RI memanggil para pihak yang terkait dengan pelaksanaan...

Komentar