
MEMOonline.co.id, Sumenep – Kedatangan Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, A Busyro Karim ke Kecamatan Guluk-guluk, pada hari ini (Jum'at 14 Desember 2018) rupanya tidak berjalan mulus.
Pasalnya, Komunitas Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) Sumenep, yang di Guluk-guluk bakal menyambutnya dengan demo.
Aksi tersebut akan digelar KOMPAK, dalam rangka menagih janji bupati terkait ‘Nata kota Bangun Desa’ yang hingga saat ini belum trealisasi.
“Program ‘Nata Kota Bangun Desa’ seperti janji bupati saat kampanye hingga saat ini belum terujud. Program itu hanya hanya dijadikan modal untuk meraup keuntungan berupa kemenangan saja,” teriak Imam Hanafi, Korlap aksi.
Menurutnya, janji Bupati Busyro saat dinilai hanya ‘omong kosong’ untuk menarik simpati masyarakat supaya memilihnya.
Karena pada akhirnya janji tersebut dilupakan bahkan sengaja ditenggelamkan begitu saja, lantaran keinginannya untuk duduk di kursi bupati sudah tercapai.
Terbukti, infrastruktur yang nyaman serta akses jalan-jalan pedesaan yang enak digunakan, hanya menjadi mimpi bagi masyarakat.
“Omong kosong program ‘Nata Kota Bangun Desa’ bupati saat kampanye. Buktinya, sampai saat ini belum ada Desa Percontohan yang patut diacungi jempol terkait program itu,” sesal Imam Hanafi.
Padahal, pembangunan di pedesaan sangatlah penting dalam upaya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
Beda lagi kasus yang terjadi didaerah kota, semrawut nya tata ruang serta kurang tersedianya ruang hijau hingga menyebabkan kota Sumenep menjadi langganan banjir di musim penghujan.
“Lalu dimanakah sebenarnya peran kepemimpinan saat ini dalam merealisasikan program nya ? Apakah hanya selesai diperebutan kursi jabatan?,” sesalnya lagi.
Oleh sebab itu pihaknya menuntut dan menagih janji Bupati dan wakil Bupati Sumenep, dan mengutuk keras terhadap ‘rezim dusta’ yang tak kunjung menepati janjinya.
Selain itu, pendemo juga menuntut supaya pembangunan di pedesaan menjadi prioritas utama demi peningkatan ekonomi masyarakat desa seperti halnya akses antar kemanatan yang sering di lalui oleh mahasiswa/i INSTIKA.
Sebab hal ini sangat dirasakan oleh mahasiswi yang hampir setiap hari jatuh karna jalannya yang berlubang dan juga akses ke PonPes Al-Is'af.
Sedangkan tuntutan yang ketiga adalah meminta supaya tata kelola ruang di perkotaan dipandang ulang, demi terciptanya kota yang asri, sejuk dan banjir tidak lagi menjadi langganan saat musim penghujan.
Sementara tuntutan yang ke empat terkait rumah tidak layak huni yang hingga detik ini masih banyak yang belum mendapatkan sentuhan dari pemerintah, oleh sebab itu kami mendesak pihak pemerintah untuk memperhatikan ketimpangan sosial tersebut.
“Kepeminpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sumenep sudah 4 tahun berjalan. Jadi sangatlah pantas bila kita memberikan kartu merah atas kinerja mereka yang tidak menepati slogannya "Nata Kota Bangun Desa",” pungkasnya. (Masrul/diens)