
MEMOonline.co.id, Pamekasan - Polemik mark up anggaran program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 Desa Bandungan yang dilaporkan oleh salah satu LSM ke Mapolres Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terus bergulir.
Pasalnya, Kepala Desa (Kades) Bandungan Pakong seolah memang tidak terima dengan adanya pemberitaan awal itu. Sebab menurutnya, dalam pemberitaan itu tidak ada tanggapan dari pihak Desa.
Merasa risih. Akhirnya Kades Bandungan, Busiri mensomasi wartawan memoonline.co.id Biro Pamekasan ke pihak redaksi melalui via telepon selelur salah satu rekannya yang mengaku bernama Gus Slamet. Ia berdalih bahwa pemberitaan itu tidak berimbang lantaran tanpa konfirmasi sebelumnya.
"Kami mau mensomasi pemberitaan yang Bandungan, karena tidak berimbang. Nanti saya mau ke kantor redaksi," katanya, seperti ditirukan Udiens, Pimred memoonline.co.id dan disampaikan kepada wartawan memoonline.co.id Biro Pamekasan, pada (07/11/2018) lalu.
Padahal, Kades Bandungan saat dihubungi seolah acuh tak acuh menanggapi wartawan yang hendak konfirmasi. Entah mungkin karena ketakutan atau bagaimana tidak paham.
Bahkan lucunya, Kades Busiri saat dihubungi melalui via telepon selulernya berbahasa Jawa. Menetupi kedoknya sebagai Kades Bandungan itu. "Enggi," ucapnya sebelum mengaku sebagai wartawan memoonline.co.id. Namun, setelah mengaku wartawan hendak mau klarifikasi kebenarannya pihaknya langsung mengatakan, "Apa, wong Meduro iki," katanya, setelah itu langsung di rijek, (08/11).
Setelah itu, berusaha kembali dihubungi pada hari Jum’at 9 November 2018 melalui via telepon selulernya, Kepala Desa Busairi sempat mengangkat telepon kami. Awalnya mengaku bahwa dirinya Kades Bandungan, namun setelah kami mengaku dari media memoonline.co.id pihaknya langsung tidak berbicara. "Halo, waalaikumsalam, iya," katanya.
Berusaha dihubungi lagi, namun oleh Kades Bandungan tidak diangkat. Dengan begitu, besar kemungkinan kasus Maru Up DD/ADD itu di korup. (Faisol/diens)