Perang Saraf, Pembahasan Tatib Dewan di DPRD Sumenep Deadlock

Foto: Ketua Komisi IV DPRD Sumenep
838
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep - Pembahasan Perubahan Tata Tertib (Tatib) DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur deadlock. Itu terjadi karena tidak ada titik temu terkait pasal yang terjadi perdebatan.

Perubahan Tatib itu dilakukan sebagai tindak lanjut disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pembahasan Tatib baru itu dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus).

Namun, saat pembahasan di Pansus itu deadlock. Sebab, diantara pasal dalam PP itu dinilai terjadi kontradiktif. Yakni, di pasal 17 dan pasal 23. Di pasal 17 ayat 3 salah berbunyi jika pembahasan raperda APBD 2019 dibahas di Banggar dan timgar.

Padahal, dalam pasal 23 point B membahas dan memberikan persetujuan Rancanagan Perda tentang APBD yang diajukan kepala daerah.

"Sebagaimana ditegaskan di Pasal 17 hanya dibahas di Banggar, namun di pasal 23 mengisyaratkan DPRD yang harus membahas dan menyetujui. Jadi, secara keseluruhan anggota dewan,” kata Ketua Pansus Tatib Moh. Subaidi.

Fakta dalam pasal ini, sambung dia, di internal pansus terjadi perdebatan, sehingga pembahasan tidak bisa dilanjutkan. Itu lantaran tidak ada titik temu. "Saat kami ke Provinsi juga diminta ke Kemendagri untuk meminta penjelasan lebih detil,” ungkap politisi PPP ini.

Ketua komisi IV ini menuturkan, karena sampai detik ini belum ada kepastian dalam perdebatan, maka pembahasan dihentikan. Otomatis dikembalikan kepada pimpinan DPRD. “Sudah kami kembalikan kepada pimpinan dewan untuk meminta perpanjangan waktu,” tuturnya.

Ditanya terkait pembahasan APBD?, Dia menuturkan, soal pembahasan APBD tidak ada kendala dengan tatib. Jadi, bisa mengacu kepada tatib yang lama. “PP saja rancu, mengacu saja pada yang lama. Sebab UU MD3 masih berlaku,” tukasnya.

Kabar yang berhembus di kalangan dewan, terhentinya pembahasan itu lantaran PP yang baru meniadakan pembahasan rancangan perda APBD di komisi. Sebab, pembahasan itu terpusat di Banggar dan Timgar. Sementara, mayoritas masih menginginkan pembahasan di komisi dengan konterpat masing-masing. (Ita/diens)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Sumenep- Kasus dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep resmi naik ke tahap...

MEMOonline.co.id, Sumenep- Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sumenep menggelar kegiatan pendadaran serentak untuk menguji kesiapan mental...

MEMOonline.co.id, Sampang- Masa kepengurusan Persatuan Wartawan Sampang (PWS) periode 2023–2025 akan segera...

OPINI- Di balik gemerlap industri rokok di Kabupaten Sumenep, terdapat realitas kelam yang tak lagi bisa disangkal. Bisnis yang tampak makmur ini...

MEMOonline.co.id, Jember- Satuan Reserse Narkoba Polres Jember menangkap dua puluh tujuh pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika...

Komentar