DPRD Sumenep Minta Pemerintah Libatkan Publik Dalam Promosi, Demosi dan Reposisi Pejabat

Foto: Darul Hasyim Fath, anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Partai PDI Perjuangan

949

MEMOonline.co.id, Sumenep - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta pemerintah setempat, melibatkan publik dalam proses penyelenggaraan Promosi, Demosi dan Reposisi pejabat.

Hal itu diungkapkan Darul Hasyim Fath, anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Partai PDI Perjuangan.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan karena sebentara lagi pemerintah Kabupaten Sumenep akan melakukan mutasi pejabat eselon II A-B dan IV A-B di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

"Rutinitas memindah posisi pejabat itu bukan barang aneh, itu normal saja. Bagi yang berprestasi mendapatkan reward (promosi), bagi yang tidak berprestasi berkewajiban menjalani penurunan eselon dan jabatannya (demosi)," kata Darul, Senin (23/7/2018).

Menurut politisi asal kepulauan ini, rencana mutasi besar-besaran itu sudah pasti melalui evaluasi kinerja terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep.

"Yang pasti, Fraksi PDI Perjuangan meyakini apa yang Pemkab lakukan ini baik dan benar, karena itu sudah pasti melalui sidang Badan Pertimbangan Analisa Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)," tukasnya.

Diketahui, sedikitnya 110 jabatan dari eselon II A-B dan IV A-B di lingkungan Pemkab Sumenep hingga kini kosong. Hal itu akibat ditinggal masa purna tugas atau pensiun oleh pejabat sebelumnya.

ASN yang purna atau pensiun sejak tahun 2017 tersebut menduduki jabatan seperti kepala bidang (kabid), kepala seksi (kasi), serta pejabat setingkat kepala bagian (kabag) dan lainnya. (Sya/diens)

TAG : # berita pemerintahan sumenep. terkini. hari ini. DPRD Sumenep Minta Pemerintah Libatkan Publik Dalam Promosi # Demosi dan Reposisi Pejabat