Sumenep Gelar Musrenbang 2026: 1.800 Lebih Usulan Masuk, Pemkab Fokus pada Program Prioritas dan Pemerataan Kepulauan
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 sekaligus Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2029.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Graha Arya Wiraraja, Lantai II Kantor Bupati Sumenep, dan dihadiri oleh Wakil Bupati, anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, kepala OPD, akademisi, tokoh masyarakat, hingga berbagai organisasi pemerhati pembangunan.
Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.T., M.T., dalam laporannya menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar kebijakan yang disusun benar-benar tepat sasaran.
“Kami telah menerima 912 usulan dari masyarakat melalui SIPD RI serta 933 usulan dari Pokir DPRD. Seluruhnya akan diverifikasi agar program yang diajukan betul-betul berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya, Rabu (27/3/2025).
Arif menyampaikan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman arah pembangunan lima tahunan, mencakup visi, misi, strategi, hingga program prioritas dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Forum ini juga memaparkan berbagai indikator pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, hingga capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Data menunjukkan IPM Sumenep meningkat dari 67,74% (2021) menjadi 69,78% pada 2025. Sementara angka kemiskinan menurun dari 19,22% (2021) menjadi 17,78% pada 2024.
“Meskipun angka kemiskinan menurun, pemerintah terus bekerja keras agar jumlahnya semakin berkurang,” tegas Arif.
Bupati Fauzi: Perencanaan Harus Aspiratif dan Bisa Dieksekusi
Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., dalam sambutannya menekankan bahwa Musrenbang merupakan forum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih baik.
“Musrenbang dan forum konsultasi ini adalah bentuk transparansi serta upaya kita dalam menghasilkan perencanaan yang aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Cak Fauzi menegaskan bahwa perencanaan tidak boleh hanya bagus dalam konsep, tetapi harus dapat dieksekusi dengan efektif.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dari money follow function menjadi money follow program priorities, yaitu penganggaran berdasarkan program yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Fokus kita adalah kesejahteraan masyarakat. Jangan hanya bagus di atas kertas, tetapi harus bisa direalisasikan dengan baik,” tegasnya.
Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Pemerataan Kepulauan
Pemkab Sumenep juga menekankan pentingnya pembangunan yang berimbang antara wilayah daratan dan kepulauan. Dengan banyaknya wilayah kepulauan, kebijakan pembangunan harus dirancang agar manfaatnya merata dan menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali.
Pembukaan Resmi Musrenbang RKPD 2026
Di akhir acara, Bupati Fauzi secara resmi membuka Musrenbang RKPD 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RKPD Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029 saya nyatakan dibuka dan dimulai,” ujarnya menutup acara.
