MEMO Online › Pemerintahan

Polemik Pemdes Barat Kecamatan Padang - Lumajang, Terangkat ke Permukaan

Senin, 17 November 2025 14:50 WIB

Foto : Kantor Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang (google)
Foto : Kantor Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang (google)
Bagikan: WhatsApp Facebook X

MEMOonline.co.id. Lumajang- Pemerintahan Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, diterpa polemik.

Terangkat ke permukaan, pasca informasi itu sampai ke redaksi Memoonline, Senin (17/11/2025).

Polemik itu melebar, Bayu Ruswantoro, S.STP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang, mengakui jika dirinya sudah mengetahui.

Kata Bayu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Camat Padang. Kendati dirinya belum menerima surat resmi, namun sebagai pemangku kewenangan, sudah merespon cepat.

"Surat resmi belum ada, tapi saya sudah dapat info dari staf. Sudah komunikasi dengan pak camat melalui WA (WhatsApp)," tulisnya lewat pesan WhatsApp, dikonfirmasi Memoonline, dihari yang sama.

Selebihnya dia menunggu hasil dari Camat Padang, sebagai bentuk Binwas kecamatan. "Kita menunggu hasilnya," imbuh Bayu.

Informasi dihimpun, ada beberapa poin polemik yang terjadi di internal Pemdes Barat, diantaranya :

1. Pengadaan makam umum. Menurut warga mulanya kades menarik iuran, akan tetapi tak kunjung terealisasi, sehingga warga merasa ditipu.

2. Pengelolaan TKD (Tanah Kas Desa) yang tidak transparan. Muncul kegaduhan, banyak pihak yang mengklaim penggarapan. Diduga tanah kas desa disewakan ke beberapa pihak, untuk keperluan pribadi sang kades.

3. Honor atau gaji perangkat yang diakui sejumlah sumber (perangkat -red), belum diberikan. Berujung pada terhambatnya akselerasi perangkat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

4. Pengelolaan Dana Desa yang tidak transparan. Diduga tak terealisasi dengan baik. Warga menyebut minim pembangunan infrastruktur, dan kondisi itu, menghambat pertumbuhan sektor UMKM.

5. Dugaan pungutan liar dalam tahapan perekrutan perangkat dan staf desa.

Warga meminta, pemangku kewenangan segera mengambil tindakan tegas, sesuai tata aturan dan mekanisme yang ada, sedianya mengembalikan tata pemerintahan Desa Barat yang normal dan kondusif.

Terpisah, Kepala Desa Barat Effendi Yulianto dihubungi tim, belum bisa dikonfirmasi/dimintai pendapat tentang peristiwa yang terjadi.

Kades mengaku masih berada di rumah sakit di Surabaya.

Berita lain di Pemerintahan