Pembekuan Pabrik Rokok Dinilai Cacat Kebijakan, Aktivis dan Senator DPD RI Peringatkan: “Ekonomi Madura Terancam Lumpuh!”

MEMOonline.co.id. Jawa Timur- Kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi Madura lima tahun mendatang kembali mencuat.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sekaligus pendiri Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM), Ach Toifur Ali Wafa, menilai kebijakan pembekuan sejumlah perusahaan rokok (PR) di Pulau Madura akan berdampak serius bagi perekonomian daerah.

Kekhawatiran itu disampaikan langsung oleh Toifur kepada anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama, S.Sos.I., M.E.I., yang juga dikenal sebagai keponakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Toifur, kebijakan pembekuan PR di empat kabupaten — Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep — serta pembatasan pita cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas perintah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, telah menekan sektor ekonomi rakyat.

“Langkah ini secara perlahan mematikan denyut ekonomi Madura yang selama ini bertumpu pada industri tembakau dan rokok lokal,” tegas Toifur, Senin (3/11/2025).

Ia mengingatkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan Madura merupakan penghasil tembakau terbesar ketiga di Indonesia.

“Ini seolah menjadi upaya sistematis pemerintah pusat dalam menekan ekonomi Madura. Padahal, perusahaan rokok selama ini menjadi penopang harga tembakau agar tidak jatuh di pasaran,” ujarnya.

Toifur menambahkan, perusahaan rokok lokal selama ini berperan penting menjaga kestabilan harga dengan menjadi pembeli utama hasil panen petani. Dengan adanya pembekuan dan pembatasan pita cukai, petani terancam kehilangan pasar dan terpuruk secara ekonomi.

“Kalau PR di Madura terus dibekukan, otomatis petani kesulitan menjual hasil panennya. Madura akan kehilangan komoditas andalan dan kebanggaan daerah,” ujarnya menegaskan.

Desak Pemerintah Pusat Bersikap Bijak

Toifur menilai, kebijakan Kementerian Keuangan justru berpotensi menciptakan masalah baru. Alih-alih menekan potensi kerugian negara, kebijakan ini justru mengancam mata pencaharian ribuan buruh dan petani tembakau di empat kabupaten.

“Kementerian Keuangan seharusnya mencari jalan keluar, bukan malah mematikan usaha kecil yang menopang ekonomi masyarakat Madura,” ucapnya.

Sebagai solusi, Toifur mengusulkan agar pemerintah membuka kembali ruang dialog dengan pengusaha rokok lokal, petani, dan legislatif guna mencari kesepakatan konstruktif. Ia menyarankan dua langkah strategis:

Menerbitkan pita cukai kelas tiga khusus untuk industri kecil.

Membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tembakau di Madura.

“Dengan solusi seperti itu, potensi kerugian negara bisa diminimalisir. Yang penting ada kemauan duduk bersama dan mencari jalan tengah,” imbuhnya.

Menurutnya, pembentukan KEK tembakau dapat menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.

“Jika pemerintah memberi ruang bagi pelaku usaha kecil, ekonomi Madura bisa tetap tumbuh tanpa mengorbankan kepentingan nasional,” tegas Toifur.

Senator DPD RI Dukung Aspirasi Pemuda Madura

Sementara itu, Senator DPD RI Dr. Lia Istifhama menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh aktivis muda Madura tersebut. Ia berjanji akan menindaklanjuti masukan itu melalui jalur konstitusional di tingkat pusat.

Menurut Ning Lia, isu pembekuan PR dan pembatasan pita cukai harus mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat penghasil tembakau, termasuk Madura.

“Madura merupakan wilayah kepulauan dengan dua komoditas unggulan, yakni garam dan tembakau. Kedua sektor ini harus dijaga agar tetap menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai, kebijakan pemerintah pusat semestinya lebih berpihak pada daerah penghasil komoditas strategis seperti Madura.

“Pemberdayaan ekonomi lokal adalah bagian penting dari pembangunan nasional yang inklusif,” tegasnya.

Ning Lia juga mengingatkan agar kebijakan di tingkat pusat tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi di daerah.

“Pemerintah perlu mendengar suara rakyat, terutama dari wilayah yang menopang sektor pertanian dan industri kecil,” imbuhnya.

Senator asal Jawa Timur itu mengapresiasi semangat generasi muda Madura yang peduli terhadap masa depan ekonomi daerahnya.

“Masukan seperti ini sangat berharga. Saya akan sampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan agar persoalan ini mendapat perhatian dan solusi yang berpihak kepada masyarakat Madura,” tutur Ning Lia.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha menjadi kunci menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.

“Kita harus membangun komunikasi yang baik agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Jangan biarkan Madura kehilangan identitas ekonominya,” pungkasnya.