DPRD Sumenep Angkat Bicara Soal Pemangkasan Dana Desa 70 Persen: Desa Terancam Lumpuh
MEMOonline.co.id. Sumenep- Keputusan pemangkasan Dana Desa hingga 70 persen mengejutkan banyak pihak dan memicu kekhawatiran serius terhadap keberlanjutan pembangunan desa di Kabupaten Sumenep.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, menegaskan kebijakan tersebut sangat memberatkan pemerintah desa dan berpotensi menurunkan efektivitas program pembangunan serta layanan publik yang selama ini menjadi harapan masyarakat pedesaan.
“Pemotongan 70 persen terlalu besar. Idealnya hanya sekitar 30 persen, atau paling tinggi 50 persen. Jika ini diterapkan, desa-desa akan kesulitan menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Selasa (24/2/2026). Ia menambahkan, pemangkasan besar-besaran ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut kesejahteraan rakyat yang bergantung pada Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.
Menurutnya, tanpa kajian ulang yang matang, potensi kerugian bagi desa dan warga akan sangat besar.
DPRD Sumenep, lanjutnya, tetap membuka ruang dialog. Namun hingga kini belum ada koordinasi resmi dari Persaudaraan Kepala Desa Indonesia terkait rencana audiensi.
Hairul menegaskan pihaknya siap mengawal aspirasi pemerintah desa agar kebijakan pemotongan anggaran tersebut dapat ditinjau ulang dan disesuaikan secara proporsional.
“Dana Desa harus tetap menjadi instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan pedesaan. Jangan sampai pengurangan anggaran justru menggerus kreativitas dan produktivitas pemerintah desa,” tegasnya.
Pemangkasan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah. Jika tidak segera dikaji ulang, bukan hanya program pembangunan desa yang terancam, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran desa berpotensi ikut menurun.
