DPRD dan Pemkab Sumenep Sahkan APBD 2027, Defisit Rp140,2 Miliar Ditutup Pembiayaan Netto
MEMOonline.co.id. Sumenep- DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep yang dipimpin Ketua DPRD, H. Zainal Arifin, Kamis (22/10/2026).
Rapat paripurna itu dihadiri anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda), para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Sumenep, wartawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta tokoh masyarakat.
Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, yang mewakili Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja keras dalam membahas hingga menyepakati APBD 2027.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu terus diperkuat agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dengan kerja sama dan hubungan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, diharapkan hal ini terus terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dengan menindaklanjuti surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026, postur APBD Sumenep 2027 mengalami penyesuaian.
Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,124 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,264 triliun. Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp140,2 miliar.
Defisit itu ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp140,2 miliar, yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp165,2 miliar setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25 miliar.
Sebelumnya, Juru Bicara Banggar DPRD Sumenep, Wahyudi, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama TAPD. Ia menjelaskan, pembahasan dilakukan dengan mencermati berbagai program dan kegiatan agar alokasi anggaran tepat sasaran serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Dalam laporannya, Banggar menyampaikan lima rekomendasi penting. Pertama, penyesuaian pendapatan transfer, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat block grant dan specific grant, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk tunjangan guru, sesuai surat Kementerian Keuangan RI.
Kedua, penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr. H. Moh. Anwar, RSUD Abuya Kangean, dan puskesmas.
Ketiga, penyesuaian belanja daerah. Keempat, optimalisasi pelayanan di puskesmas pembantu (Pustu) dan pondok bersalin desa (Polindes), termasuk pemerataan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan.
Kelima, dukungan terhadap pembangunan dan rehabilitasi fasilitas keagamaan melalui Dinas Sosial.
Wahyudi menegaskan, APBD merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena menjadi dasar bagi eksekutif untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
“APBD terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Fungsinya sebagai dasar pijakan eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, DPRD Sumenep menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan disepakatinya APBD 2027, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan program prioritas, termasuk pemerataan layanan kesehatan di wilayah kepulauan serta pembangunan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.(*)
