Dinilai Tak Sesuai Kebutuhan Petani, Bantuan Alsintan di Sumenep Disorot Komisi II DPRD, Masdawi: Produktivitasnya Mana?
MEMOonline.co.id, Sumenep – Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Sumenep menjadi sorotan anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi. Ia menilai bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani di lapangan.
Politisi Partai Demokrat itu menyoroti ketidaksesuaian jenis bantuan dengan kondisi lahan dan kebutuhan petani. Menurutnya, bantuan alsintan semestinya diberikan berdasarkan hasil pendataan yang akurat, bukan sekadar menyalurkan peralatan tanpa mempertimbangkan kebutuhan penerima.
Masdawi mencontohkan, kelompok tani yang menggarap lahan tegalan justru menerima bantuan berupa saluran. Sementara itu, kelompok tani yang membutuhkan traktor malah mendapatkan peralatan lain yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan mereka.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan, pemetaan kebutuhan, hingga penentuan jenis alsintan yang diberikan kepada kelompok tani.
“Bantuan alsintan seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan riil kelompok tani, bukan sekadar menyalurkan barang tanpa mempertimbangkan kondisi lahan,” tegas Masdawi, Senin (12/10/2026).
Ia menegaskan, ketepatan sasaran menjadi faktor penting agar bantuan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani. Terlebih, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menekan biaya produksi.
Masdawi juga mempertanyakan sejauh mana dampak bantuan alsintan terhadap peningkatan hasil pertanian di Kabupaten Sumenep. Pasalnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Besarnya anggaran yang telah dikucurkan semestinya berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas pertanian masyarakat,” ungkapnya.
Namun, ia menilai peningkatan hasil pertanian di Sumenep belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun bantuan alsintan telah disalurkan selama bertahun-tahun.
Atas kondisi tersebut, Masdawi mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya berorientasi pada realisasi penyaluran bantuan. Menurutnya, evaluasi juga harus dilakukan untuk mengetahui apakah peralatan yang diberikan benar-benar digunakan secara optimal dan berdampak terhadap hasil produksi petani.
Ia menilai, keberhasilan program bantuan alsintan semestinya diukur melalui indikator yang terukur, mulai dari produktivitas hasil pertanian per hektare, efisiensi biaya produksi, hingga peningkatan hasil panen setelah bantuan diterima.
“Selain ketepatan sasaran, pemerintah juga perlu mengukur dampak bantuan melalui indikator yang jelas, seperti produktivitas per hektare, efisiensi biaya produksi, dan peningkatan hasil panen,” tegasnya.
Dengan evaluasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan petani dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Sumenep.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep belum memberikan tanggapan atas sorotan yang disampaikan Masdawi.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari DKPP Sumenep terkait mekanisme penentuan penerima bantuan alsintan, kesesuaian jenis peralatan dengan kebutuhan kelompok tani, maupun evaluasi dampak program tersebut terhadap produktivitas pertanian di daerah.(*)
