MEMO Online › Pemerintahan

Dikritik Seputar Proyek Jembatan, Humas RSUD: Dikarang Wes Pak, Intinya Demi Peningkatan Layanan ‎

Rabu, 09 September 2026 19:05 WIB · 9 kali dibaca

Foto : lokasi pelaksanaan proyek didepan RSUD Lumajang
Foto : lokasi pelaksanaan proyek didepan RSUD Lumajang
Bagikan: WhatsApp Facebook X

MEMOonline.co.id. Lumajang-‎ Konfirmasi terbaru hari ini menyusul kontroversi proyek jembatan penyeberangan senilai Rp336,5 Juta di RSUD dr. Haryoto Lumajang yang dinilai tidak urgen dan anggarannya dianggap terlalu mahal.

Dbhct november

‎ ‎Padahal jembatan yang sudah ada dinilai warga masih aman, memadai, dan akses keluar-masuk berjalan lancar tanpa keluhan berarti. Namun proyek tetap digulirkan menggunakan dana BLUD Tahun Anggaran 2026.

‎ ‎Berdasarkan data resmi di lapangan, pelaksana proyek ini adalah Kontraktor CV. Khadijah Land, dengan pengawasan dari Konsultan Pengawas CV. NDE KONSULTAN. Kontrak ditandatangani pada 3 Agustus 2026 dengan masa pengerjaan 90 hari kalender.

‎ ‎Menanggapi sorotan tajam tersebut, Humas RSUD dr. Haryoto, Agus, akhirnya merespons lewat pesan WhatsApp. Jawabannya lugas namun terbatas.

‎ ‎"langsung pean karang wes pak, intinya untuk peningkatan layanan," tulisnya lewat pesan WhatsApp, Rabu (9/9/2026).

‎ ‎Agus sebelumnya menegaskan alasan utamanya adalah pemisahan jalur pasien IGD kritis agar tidak tercampur dengan arus poliklinik yang padat.

‎ ‎Namun, pertanyaan krusial masyarakat terkait besaran biaya yang dinilai membengkak, perhitungan rinci, serta mengapa tidak cukup hanya dengan pengaturan alur lalu lintas hingga kini belum terjawab secara transparan.

‎ ‎"Anggaran itu perlu diaudit. Volumenya berapa itu jembatan, informasi dari pekerja dilokasi nanti jadinya serupa dengan jembatan yang ada itu atau jembatan lama," ucap Adi, warga setempat.

‎ ‎Respon singkat lewat pesan ini justru makin memicu pertanyaan, apakah alasan peningkatan layanan sepadan dengan ratusan juta yang dikeluarkan, atau ini bentuk pemborosan anggaran daerah.

‎ ‎Hingga kini, publik masih menanti penjelasan terbuka dan data yang akuntabel.

Berita lain di Pemerintahan