Dihantam Polemik, Kades Barat Tak Bergeming. Kebal Hukum? Warga: Pemkab Harus Tegas

MEMOonline.co.id. Lumajang- Rangkaian polemik diinternal Pemdes Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, hingga kini masih hangat menjadi momok pembicaraan.

Bungkamnya sang kades, Effendi Yulianto, makin memperkeruh keadaan. Asumsi publik semakin liar tak terbendung.

Terlebih muncul dugaan, ada keterlibatan tokoh di Lumajang yang turut menjadi tameng.

Informasi diterima media ini, RT/RW di desa setempat masih belum menerima haknya.

Sumber terpercaya menerangkan, di hari sebelumnya, ada beberapa RT/RW dan perangkat desa dipanggil ke kecamatan.

"Gaji (insentif) RT/RW masih belum, masih proses. Ya kasihan sebenarnya. Tapi beberapa sudah dipanggil ke kecamatan," ucap sumber dikonfirmasi via seluler.

Terpisah Camat Padang Drs. Jamak Nurwanto membenarkan perihal tersebut.

Jamak mengungkapkan ada kesanggupan dari kades Barat, mengenai hak RT/RW akan diserahkan paling lambat 20 Desember mendatang.

"Benar, kami panggil Kades dan beberapa Perangkat Desa Barat, terkait Insentif honor RT RW, Kades Barat akan menyalurkan paling lambat tgl 20 desember 2025," ulas Camat, Sabtu (6/12/2025).

Dilain sisi, warga meminta sedianya Pemkab Lumajang menindak tegas.

Lantaran menurut warga, kades sudah berperilaku tak patuh. Selaku pemimpin di desa, harusnya memberikan tauladan yang baik bagi warganya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa poin problem yang terjadi di internal Pemdes Barat, diantaranya :

1. Pengadaan makam umum. Menurut warga mulanya kades menarik iuran, akan tetapi tak kunjung terealisasi, sehingga warga merasa ditipu.

2. Pengelolaan TKD (Tanah Kas Desa) yang tidak transparan. Muncul kegaduhan, banyak pihak yang mengklaim penggarapan. Diduga tanah kas desa disewakan ke beberapa pihak, untuk keperluan pribadi sang kades.

3. Honor atau gaji perangkat yang diakui sejumlah sumber (perangkat -red), belum diberikan. Berujung pada terhambatnya akselerasi perangkat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

4. Pengelolaan Dana Desa yang tidak transparan. Diduga tak terealisasi dengan baik. Warga menyebut minim pembangunan infrastruktur, dan kondisi itu, menghambat pertumbuhan sektor UMKM.

5. Dugaan pungutan liar dalam tahapan perekrutan perangkat dan staf desa.

Dari rangakaian problem yang ada, Kades Barat Effendi Yulianto belum bisa dikonfirmasi.

Terlebih, akses komunikasi terputus, lantaran diduga orang nomer satu di Desa Barat itu, memblokir WhatsApp media.