Bappeda Sumenep Perkuat Strategi Kendalikan Inflasi dan Ketahanan Pangan 2025–2029
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menaruh perhatian serius terhadap pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, yang kini menjadi agenda prioritas strategis memasuki pertengahan tahun 2025.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029.
Dokumen ini akan menjadi pedoman lintas sektor untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan bergizi secara merata, termasuk di wilayah kepulauan yang selama ini masih tertinggal.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memperkuat sistem pangan dan distribusinya,” tegas Arif, Jumat (20/6/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, inflasi provinsi hingga Mei 2025 berada di angka 1,22 persen.
Meski tergolong stabil, Arif menekankan bahwa Sumenep tetap perlu waspada mengingat tantangan geografis dan ketergantungan distribusi antarpulau yang kerap memicu ketimpangan harga, terutama untuk komoditas pangan.
Ia menjelaskan bahwa komoditas pangan masih menjadi penyumbang inflasi utama. Karena itu, penguatan produksi pangan lokal dan perbaikan rantai distribusi menjadi fokus penting Bappeda dalam waktu dekat.
“Bappeda menginisiasi sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti DKPP dan Dinas Kesehatan, agar program pangan bergizi tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Bappeda juga menyoroti pentingnya mengurangi disparitas harga antara daratan dan kepulauan—persoalan klasik yang masih menghantui pemenuhan kebutuhan pokok di wilayah pesisir dan kepulauan.
Tak hanya sektor pangan, Bappeda turut mendorong penguatan struktur ekonomi daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi.
Hal ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas fiskal serta mempertahankan daya beli masyarakat.
“Jika daya beli masyarakat tetap stabil dan kekuatan fiskal daerah terjaga, maka pembangunan di Sumenep bisa berjalan secara berkelanjutan,” pungkas Arif Firmanto.
