H. Akhmad S.T wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang
Begini Pandangan Dewan Soal Penanganan Covid 19 di lumajang
H. Akhmad S.T wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang
MEMOonline.co.id, Lumajang , Besarnya anggaran penanganan Covid 19 di Kabupaten Lumajang Jawa Timur, dinilai tidak berimbang dengan proses penanganan yang berjalan.
Hal itu diutarakan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD ) Kabupaten Lumajang, H. Akhmad S.T, pada sejumlah awak media, Rabu (18/11/2020).
Pihaknyapun mengaku, telah menyampaikan pada Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Kesehatan, jika penanganannya masih memakai pola itu - itu saja, menurutnya tidak akan pernah mencapai pada fase zona hijau.
Akhmad menuturkan, jika saat ini ada saudara atau warga yang sakit. Mereka kerap enggan memeriksakan diri ke Puskesmas atau Rumas Sakit. Sebab kata dia, scraning pemeriksaannya sudah standartnya Covud.
"Kalau kondisi warga atau saudra yang sakit itu, pasti imunnya sudah turun, dan jika itu dilakukan rapid tes, pasti akan reaktif. Jika mereka tidak mau ikut standartnya pemeriksaannya Covid, akan ditolak oleh rumah sakit. Lha ini, mana mungkin saudara - saudara kita akan sembuh," ucapnya.
Begitu juga setelah di rapid, dilanjutkan ke swab imbuh Akhmad bianyanya juga mahal.
"Iya kalau di rumah sakit Umum, tapi kalau di rumah sakit swasta ini subsidinya tidak ada, mereka harus mengeluarkan biaya sendiri," imbuhnya.
Pihaknya mencoba, kalau Dinas Kesehatan saat ini sudah punya 25 Puskesmas di seluruh Kabupaten dan dari Puskesmas itu ada postu. Berikutnya harus bekerja sama dengan desa, untuk mendata saudara atau warga yang enggan memeriksakan kesehatan ke puskesmas atau rumah sakit.
Pasca didata dan ketemu siapa orangnya, dari pihak postu dan sebagainya lalu melakukan jemput bola dan ada pemeriksaan secara intensif oleh tenaga kesehatan. Minimal, ucap Akhmad, mereka merasa bangga sudah ada perhatian dari pemerintah.
"Ditambah lagi disana ada anggaran jaring pengaman sosialnya, jika tidak punya beras ya kita kasi beras. Wong duitnya ada," tukas dia.
Hasil alokasi anggaran, H. Akhmad menjelaskan memang di dana Covid ini tidak ada persetujuan yang diminta kepada pihaknya, hanya pemberitahuan saja.
Menurutnya, dengan kisaran angka Rp. 268 Milyar, kalau dimaksimalkan dalam upaya penanganan Covid 19, tentunya sudah selesai. Tinggal OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) yang berkaitan yakni Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, kalau disinergikan dan lain sebagainya, maka saudara atau warga di Lumajang minimal menjadi sehat.
Ditanya bagaimana sudut pandang, apakah sudah berimbang antara kisaran anggaran dengan upaya penanganan Covid di Lumajang, H. Akhmad menegaskan jika tidak berimbang.
"Tdak berimbang. Saya tidak mau su'udzon dan lain sebagainya, terhadap misalkan pembelian APD dan sebagainya saya berharap ini jangan hanya berkonsentrasi di Dinas Kesehatan saja, tapi ayo ini sekarang saudara - saudara kita yang saat ini terpapar covid andai sang suami, itu juga difikir bagaimana istrinya, harus ada perhatian," pungkasnya.
Terpisah, Agus Triyono Ketua Gugus penanganan Covid 19 Kabupaten Lumajang menyampaikan, terkait dengan anggaran itu menurutnya untuk tiga tahapan penanganan, diantaranya penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.
“Sebagian besar dari anggaran itu untuk penanganan kesehatan. Nah, untuk penanganan kesehatan tidak untuk beli obat saja, insya'Allah teman – teman DPRD paham. Kan sudah kita kirimkan tembusannya, jadi kalau soal anggaran itu sudah ada pos masing – masing,” ucapnya.
Terkait angka covid 19 di Lumajang yang masih tinggi, kata pria yang juga menjabat sebagai Sekda Pemkab Lumajang itu menurutnya mungkin karena masyarakat Lumajang relatif menganggap sudah tidak ada covid.
"Mereka juga beraktifitas seperti biasa tidak ada perubahan dan ke hati – hatian, dan tempat pariwisata serta pertokoan sama seperti sebelum kondisi pandemi, buka seperti biasa,” imbuhnya.(Her/red)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Warga Desa Bangsalsari - Jember Kabur Usai Kasus Dugaan Pencabulannya Dilaporkan ke Polisi
MEMOonline.co.id, Jember- Seorang pria berinisial A, Warga desa Bangsalsari kecamatan Bangsalsari, yang merupakan terlapor dugaan pencabulan anak di...
Berkat Transformasi Digital, RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Raih Penghargaan Bintang Tiga dari BPJS Kesehatan
MEMOonline.co.id, Sumenep- Komitmen RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan berbasis digital membuahkan hasil...
Dorong Digitalisasi Layanan Kesehatan, Direktur TI BPJS Kesehatan Kunjungi RSUD Sumenep
MEMOonline.co.id, Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan berbasis teknologi....
LIRA Lumajang 'Bongkar' Indikasi Jahat Dibalik Uji Perangkat Desa Jatisari
MEMOonline.co.id, Lumajang- LSM Lira DPD Kabupaten Lumajang, mengirim Dumas (pengaduan masyarakat) ke Inspektorat Kabupaten Lumajang, Jum'at...
Terungkap ! Kinerja PU Bina Marga Provinsi Wilayah Sampang Amburadul
MEMOonline.co.id, Sampang- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur wilayah Sampang dinilai amburadul dalam mengerjakan proyek...
Komentar