
MEMOonline.co.id, Bekasi-Cikarang - Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Kordinasi dengan para stakeholder terkait dalam rangka membangun harmonisasi dan sinergitas dari seluruh stakeholder dalam menyongsong kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2018,
Bertempat di Hotel Sahid Lippo Cikarang, acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H.Uju, dalam hal ini mewakili Bupati Bekasi, Selasa (27/02/18)
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, H. Uju, dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi ini difokuskan untuk membahas dan memantapkan persiapan Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan secara maksimal kepada KPU dan Panwaslu dalam rangka mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
“Walaupun secara teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pilgub Jawa Barat yang bertanggung jawab secara formal adalah KPU dan Panwaslu Kabupaten Bekasi dan jajarannya,” ucapnya.
H. Uju menambahkan, bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat tetap berkewajiban dan mempunyai porsi yang signifikan untuk mendukung penyelenggaraaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Saya harapkan semua unsur untuk menciptakan dan mewujudkan Pilgub serta Pilkades serentak tahun 2018 dapat berjalan lancar, aman, tentram, dan damai, sehingga menciptakan suasana kondusif dan untuk ANS Netralitas harus di jaga, " ucapnya dihadapan para Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan para BPD se-Kabupaten Bekasi.
Dalam kesempatan yang sama, Idham Kholik, selaku ketua KPU Kabupaten Bekasi menambahkan, berkaitan dengan kampanye pihaknya berharap agar selama proses penyelenggara kampanye tidak ada praktik politik uang. Khususnya dalam menyongsong Pilkades serentak di Kabupaten Bekasi sendiri.
"Mudah-mudahan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di 154 Desa ini dapat berjalan lancar tanpa adanya politik uang. Karena semakin minimnya praktek politik uang, itu akan menjadi indikator semakin matangnya Demokrasi Indonesia khusunya di Kabupaten Bekasi," paparnya.
Masih di acara yang sama, Kepala Kesbangpol Kabupaten Bekasi, Ahmad Kosasi, mengatakan bahwa di titik-titik rawan pada lokasi penyelenggaraan Pilkades harus disikapi dan diwaspadai bersama.
Ditambahkan Kosasi, sebagai contoh, seperti dalam sebuah desa yang mencalonkan Kepala Desa lebih dari 5 kandidat calon. Dengan demikian ketika pada tahapan seleksi, ada salah satu calon yang tidak lolos atau pada saat penetapan calon ada yang tidak memenuhi syarat (TSM), Ini merupakan salah satu hal yang harus kita waspadai sebab masalah tersebut sangat rawan konflik.
"Karena saya tadi mendengar di salah satu desa, yang mau mencalonkan diri menjadi Kepala Desa ada yang tujuh calon, bahkan sampai sepuluh calon,” ucapnya.
Masih Kosasih, Dalam menghadapi situasi yang sangat rawan konflik ini, dibutuhkan tim seleksi Independen Kabupaten.
Dengan diadakannya rapat koordinasi ini diharapkan dapat mempersatukan semua elemen untuk berkumpul, bersilaturahmi dan memahami satu sama lain sehingga dapat terjalin kondusifitas di wilayahnya masing-masing.
Untuk keamanannya, lanjut Kosasih, pihak Pemerintah Daerah telah menggandeng pihak Polri dan TNI untuk pengamanan wilayah pada saat Pilkades.
" Pengamanan sudah ada dari Polri dan TNI. Anggarannya pun telah dipersiapkan. Polri sekitar Rp. 5 Milyar dan untuk TNI sekitar Rp. 1,8 Milyar,” tutupnya. (Bam/Diens).