MEMOonline.co.id, Bangkalan - Program Indonesia Pintar (PIP) diduga tidak tepat guna. Hal tersebut membuat sekelompok aktivis melakukan aksi demo menuntut transparansi penggunaan PIP tersebut.
Munawir koordinator aksi mengatakan, dana PIP saat ini tidak utuh digunakan oleh masing-masing siswa penerima. Sehingga pihaknya menuntut pengelolaan PIP kembali ditinjau supaya dana PIP bisa digunakan utuh oleh siswa.
"Dana PIP harusnya diterima utuh oleh penerima, namun berbeda dengan yang terjadi saat ini. Berarti dinas melakukan kelalaian sehingga hal tersebut masih terjadi," Ungkapnya, Rabu (21/10/2020).
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan tidak meratanya jumlah guru PNS di pedesaan. Pihaknya menduga, dinas hanya memprioritaskan kualitas pembelajaran di kota saja.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Bambang Budi Mustika mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti penyaluran PIP tersebut. Bahkan, dirinya juga menggandeng BRI agar penyaluran diberikan langsung melalui masing-masing kartu ATM penerima.
"Kami sudah tindaklanjuti, sudah kami koordinasikan dengan BRI agar penyaluran tidak lagi kolektif namun langsung dikirim ke masing-masing kartu ATM siswa. Sehingga tak akan ada lagi permasalahan," ungkapnya.
Sementara untuk pemerataan guru, pihaknya juga akan melakukan penyebaran guru hingga pelosok. Namun, saat ini ia mengakui jumlah guru PNS yang ada di Bangkalan belum sesuai dengan kebutuhan.(Yis/red)