Pemilu Belum Mulai, KPU Sumenep Sudah di Demo

Foto: Dijaga ketat, puluhan massa saat menyampaikan tuntutannya di pintu masuk KPU Sumenep
228
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep - Sejumlah massa geruduk kantor komisi pemilihan umum (KPU) Sumenep. Senin (21/9/20).

Sosialisasi Perwali No.78 2020

Dengan mengendarai mobil pick up, puluhan massa yang mengatasnamakan komunitas pemuda anti korupsi (Kompak) menggelar orasi ditengah kepungan aparat kepolisian.

Disana, mereka menuding penentapan data pemilih sementara (DPS) hasil Pleno KPU Sumenep cacat demokrasi.

Ketua Kompak Imam Hanafi mengatakan, DPS hasil pleno KPU Sumenep telah mencederai amanat undang-undang. Pasalnya, banyak terjadi kesalah-kesalahan dalam pendataan jumlah pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

"Ada banyak PPDP yang tidak melakukan pencoklitan, tidak turun kelapangan dan memanipulasi data, namun ini dibiarkan oleh KPU," katanya.

Dalam orasinya ia mengungkapkan, telah terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) terhadap PPDP. Dimana, per orang dipotong Rp 50 ribu dengan dalih biaya administrasi untuk pembelian Materai 6000.

"Ini terjadi disalah satu Desa di Kecamatan Guluk-Guluk," ungkapnya.

Dirinya meminta, KPU Sumenep agar senantiasa melakukan pencoklitan ulang, menindak tegas PPDP pemanipulasi data, menindak tegas pungutan liar PPS terhadap PPDP.

Bahkan, Imam juga menuntut KPU untuk menindak tegas PPS yang telah melakukan pelanggaran dalam perekrutan star dan menyerukan ketua KPU untuk mundur dari jabatannya karena melanggar ketentuan surart edaran KPU RI No.666/SDM.12-SD/05/KPU/XI/2017.

"Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan menggelar aksi serupa dengan jumlah jauh lebih banyak," tegasnya.

Sementara itu Komisioner KPU Sumenep Syaifurahman menerangkan, kedatangan pendemo tersebut untuk mengkritisi hasil penetapan DPS. Sebab, jumlah DPS tahun ini berkurang dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 2019. 

"Saya tegaskan, tugas PPDP itu kerja lapangan, bukan kerja administrasi, jadi apa temuan mereka dibawah ya dicatat," terangnya.

Menurut Syaifurah, berkurangnya jumlah DPS 2020 merupakan hasil kerja petugas PPDP. Dimaba, ketika terjun lapangan untuk melakukan pendataan, kemudian sesampainya dilokasi ada anggota keluarga yang akan di data itu meninggal dunia, maka hal itu akan dicatat sesuai temuan mereka.

"Siapa yang mau melarang orang meninggal, kalau temuannya meniggal ya dicatat meninggal, sehingga jumlah DPT itu berkurang," terangnya.

Artinya, berkurangnya jumlah DPT pemilu 2019 ke DPS Pilbub 2020 karena pendataan tersebut.

"Rekapitulasi pleno DPS KPU Pilbub 2020 berkurang sebanyak 40 ribu itu hasil door to door petugas PPDP, pemilu 2019 kan tidak ada coklit, jadi tidak tau kenyataannya," pungkas Syaifur. (Zai/red)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.idSampang - Penemuan mayat di Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur gegerkan...

MEMOonline.co.id, Pamekasan - Pemerintah Kabupaten Pamekasan Memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) Ke - 92 tahun 2020 secara virtual live dari Chanel...

MEMO.co.idSampang - Operasi Zebra Semeru 2020, Satlantas Polres Sampang tindak 137...

MEMOonline.co.id, Sampang - Kinerja RS Nindita yang beralamat di jalan jalan Syamsul Arifin, kelurahan Polagan, Kabupaten...

MEMOonline.co.id, Jember - Program bantuan pemerintah terhadap warga terdampak Covid-19 melalui bantuan presiden (Banpres) BLT...

Komentar