Foto: Ilustrasi
Soal Polemik Data KPU-Bawaslu Sumenep, Begini kata Pengamat Hukum
Foto: Ilustrasi
MEMOonline.co.id, Sumenep - Polemik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep Madura terus berlanjut. Hal ini dipicu karena persoalan data pemilih yang dinilai tidak akurat oleh Bawaslu.
Sosialisasi Perwali No.78 2020Bahkan, ujung perseteruan berbuntut pada Walk Out nya komisioner Bawaslu Sumenep dari forum Pleno penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang diselenggarakan oleh KPU pada Senin (14/9/20) lalu.
Mengamati memanasnya hubungan antara penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu di momentum pilkada ini, pengamat hukum Rausi Samorano angkat bicara. Minggu (20/9/20).
Dirinya menilai, pangkal persoalannya adalah pada proses ketika temuan awal oleh Bawaslu. Dimana, temuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU sehingga menimbulkan kesenjangan.
"Jadi bahasa kasarnya saran dan perbaikan dari Bawaslu tidak diindahkan," katanya.
Menurut Rausi, persoalan menjadi semakin meruncing ketika Bawaslu meminta AB-KWK, namun tidak diberikan oleh KPU dengan alasan diatur dalam undang-undang KPU RI bahwa itu adalah data rahasia yang dikecualikan. Akibatnya, proses pengawasan Bawaslu menjadi terganggu.
"Persoalan data yang dikecualikan itu sebenarnya salah persepsi atau salah menafsirkan aturan, saya kira begitu," urainya.
Rausi menerangkan, memang ada beberapa data yang menjadi data rahasia dan tidak boleh disebarkan kepada sembarang orang.
Hanya saja, dalam menafsirkan pedoman tidak boleh diberikan kepada siapa pun itu, KPU menafsirkan secara hitam putih atau saklek, tanpa melihat aturan pelaksanaannya.
"Sehingga, orang yang berkepentingan pun tidak dikasih akses oleh KPU, artinya KPU hanya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang dituangkan dalam pedoman KPU RI," terangnya.
Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menurut Rausi Samorano telah mengalami perubahan. Yaitu diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
"Jadi, yang masuk rahasia itu adalah data pribadi penduduk, nah ini kemudian ada aturan pelaksanaannya," jelasnya.
Untuk meredam polemik anatara KPU dan Bawaslu, lanjut Rausi, solusinya tinggal duduk bareng. Lalu membuat kesepakatan seperti apa yang tidak melanggar aturan.
"Tidak terlalu sulit sebenarnya, andaikan mereka mau memahami tugas dan fungsi masing-masing," paparnya.
Ia menambahkan, jika KPU dan Bawaslu tetap pada pendiriannya masing-masing tidak masalah. Hanya saja harus menempuh jalur hukum.
"Saya sarankan Bawaslu kembali ke Pasal 219 UU 07 tahun 2017. Laksanakan juga pasal 480, 510 dan 512 biar KPU yang ngotot itu akan berurusan dengan penyidik dengan ancaman 3 tahun penjara dan denda Rp. 36 juta,” tandasnya. (Zai/red)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Sinergitas TNI - POLRI Tangani Bencana Tanah Longsor Dan Banjir Di Lumajang
MEMOonline.co.id, Lumajang- TNI - POLRI turun tangan dengan cepat untuk membantu membersihkan rumah warga yang terdampak tanah longsor. Kejadian...
Dinilai Kurang Memberi Manfaat Positif, Puluhan Agenda Kalender Event di Sumenep Disorot Komisi IV DPR
MEMOonline.co.id, Sumenep- Pelaksanaan Kalender Event yang digelar Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur melalui Diaspora setempat,...
Korban Meninggal Tanah Longsor Sumber Urip Lumajang Dievakuasi
MEMOonline.co.id, Lumajang- Ngatmini (50) warga Dusun Sriti Desa Sumber Urip Pronojiwo Lumajang, dievakuasi petugas gabungan TNI Polri dibantu warga...
Ketua DPRD Sumenep Ajak Masyarakat Menjadikan Moment Lebaran Idul Fitri Sebagai Ajang Silatirrahim dan Bermaaf - maafan
MEMOonline.co.id, Sumenep- Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abdul Hamid Ali Munir, mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan Ketua DPRD...
Mengenal Sosok Bima Travel Content Creator asal Trenggalek
MEMOonline.co.id, Trenggalek- Bima Wahyu Syahputra atau yang lebih dikenal Bima adalah seorang travel content creator asal Indonesia yang lahir di...
Komentar